PDI-P Anggap PAN Tak Ada di Koalisi Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan tak mempermasalahkan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda dengan koalisi pemerintah dalam pengambilan keputusan terhadap Undang-Undang Pemilu.

PAN bersama tiga partai non-pemerintah, yakni Gerindra, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih keluar ruang rapat paripurna atau walkout saat pengambilan keputusan UU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) malam.

Mereka tak bersedia mengikuti mekanisme voting setelah tidak mencapai kesepakatan dalam forum lobi.

(baca: Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi Walk Out Empat Fraksi)

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno menilai, PAN cenderung mirip sebagai partai penyeimbang dibanding partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kami tetap menghargai pilihan politik PAN yang dari waktu ke waktu semakin mirip sebagai 'Partai Penyeimbang'," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Jumat (21/7/2017).

"Pada posisi demikian, mungkin PAN merasa lebih diuntungkan dalam kalkulasi politik jangka panjang," sambungnya.

(baca: Fadli Zon Ikut Walk Out, Setya Novanto Ambil Alih Sahkan RUU Pemilu)

Hal serupa diungkapkan Ketua DPP PDI-P lainnya, Andreas Hugo Pareira. Menurut dia, PAN sudah mengambil keputusan untuk berjarak dengan pemerintah.

"Dengan sikap PAN yang tidak sejalan dengan usulan pemerintah sebenarnya secara materil PAN sudah tidak ada dalam kerja sama partai-partai pendukung pemerintah," tuturnya.

Mengenai RUU Pemilu, pembicaraan sudah dilakukan secara berulang dan terus menerus. Pihak partai pendukung pemerintah awalnya sempat menaruh harap pada PAN agar bisa satu suara.

(baca: Ini Penjelasan soal 5 Isu Krusial RUU Pemilu yang Akhirnya Diketok Palu)

Namun, hal itu ditolak, bahkan PAN pada akhirnya walkout bersama partai oposisi.

"Justru PAN yang menolak dan memutuskan untuk tidak bergabung dan mendukung opsi," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Setelah empat fraksi walkout, pengesahan RUU Pemilu menjadi UU Pemilu dilanjutkan dengan peserta rapat paripurna dari enam fraksi.