Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Minta Menteri PAN Keluar dari Kabinet Jokowi

Kompas.com - 24/07/2017, 11:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta agar partainya segera menarik kader PAN dari kabinet pemerintahan Joko Widodo.

Saat ini, PAN memiliki satu kursi menteri di kabinet, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.

Selain itu, ada juga Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang ditempati Sutrisno Bachir.

"Pokoknya saya usul supaya Asman Abnur segera keluar dari kabinet. Titik," kata Amien seperti dikutip dari Kompas TV, Minggu (23/7/2017).

(Baca: PDI-P Anggap PAN Tak Ada di Koalisi Pemerintahan)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017). KOMPAS.com/Kristian Erdianto Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).
Saat ditanya apakah selanjutnya PAN akan kembali bergabung dengan koalisi oposisi yang dimotori Partai Gerindra, Amien tak menjawabnya secara tegas.

"(Koalisi) dengan rakyat," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Asman enggan terlalu menanggapi permintaan Amien tersebut.

"Itu urusan partai," kata Asman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

(baca: Diminta Amien Rais Keluar dari Kabinet, Ini Jawaban Menteri Asman)

Asman menegaskan bahwa ia tidak ikut campur mengenai dinamika yang terjadi karena hal tersebut adalah urusan politik.

"Itu kan urusan partai. Urusan politik. Jadi kalau saya urusannya kerja. Yang penting kerja kita laksanakan dengan baik," ucap Asman.

PAN belakangan kerap berseberangan sikap dengan pemerintah dan koalisi partai pendukungnya.

Salah satunya, soal pengambilan keputusan UU Pemilu.

PAN bersama tiga partai non-pemerintah, yakni Gerindra, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih keluar ruang rapat paripurna atau walkout saat pengambilan keputusan UU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017) malam.

(baca: Nasdem Sarankan PAN Keluar Kabinet agar Tak Dianggap Pragmatis)

Elite parpol pendukung pemerintah lalu mengkritik sikap PAN. Mereka meminta PAN keluar dari koalisi.

Presiden Joko Widodo angkat bicara soal sikap PAN. Jokowi bercerita, sehari sebelum rapat paripurna pengambilan keputusan RUU pemilu di DPR RI atau Rabu (19/7/2017) siang, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertandang ke Istana, bertemu dengan Jokowi.

(baca: PAN Beda Sikap dengan Pemerintah, Jokowi Angkat Bicara)

Zul, sapaan akrab Zulkifli, menyatakan bahwa PAN tetap solid mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Untuk PAN, supaya diketahui ya, sehari sebelumnya (Zulkifli Hasan) sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya untuk mendukung. Solid di (koalisi) partai pendukung pemerintah," ujar Jokowi di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

Ketika ditanya soal langkah PAN yang menolak menyetujui RUU Pemilu menjadi UU dan juga menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, Jokowi tidak menjawabnya.

Malahan, Jokowi bertanya balik ke wartawan, memangnya kenapa jika PAN mengambil langkah yang dinilai berseberangan dengan pemerintah.

"Ya kita kan baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Ada apa?" kata Jokowi.

Kompas TV 4 Fraksi Tak Ikut Voting RUU Pemilu

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com