Novanto Jadi Tersangka, Agung Laksono Minta Kader Golkar Tak Panik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta seluruh kader partainya tetap tenang dalam menyikapi penetapan tersangka Ketua Umum Golkar Setya Novanto oleh KPK.

Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Agung mengatakan, partai harus tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun pucuk pimpinan saat ini berstatus tersangka.

"Saya sampaikan ke internal partai untuk bersikap tenang, jangan panik, partai harus tetap berjalan," ujar Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

(baca: Novanto Jadi Tersangka, Akbar Tandjung Dorong Golkar Tunjuk Plt Ketum)

Ia meminta seluruh kader Golkar mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang berjalan.

Sebab, kata Agung, status hukum Novanto saat ini belum berkekuatan hukum tetap. Karena itu, kata dia, tak perlu ada yang dipermasalahkan terkait posisi Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.

"Hargai juga proses hukum sampai berkekuatan hukum tetap sehingga tak perlu ada perubahan-perubahan, usulan Plt (pelaksana tugas) di Golkar, Munaslub. Pada waktunya sudah saatnya hal itu akan terjadi, ya kita laksanakan tergantung perkembangan hukum yang ada," lanjut Agung.

(baca: Politisi Golkar: Demi Nama Partai, Setya Novanto Harus Mundur)

Tak lama setelah KPK mengumumkan penetapan tersangka Novanto, internal Golkar langsung mendorong pergantian ketua umum.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung sebelumnya mengatakan, Golkar harus segera melakukan konsolidasi pascapenetapan tersangka Novanto.

Menurut Akbar, dengan status tersangka, Novanto tidak mungkin lagi bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin parpol.

(baca: Setya Novanto, Pendatang Baru di Deretan Pimpinan Lembaga yang Dijerat KPK...)

Sementara parpol sedang menghadapi agenda politik pemilu serentak 2018 dan pemilu 2019.

"Puncaknya adalah agenda politik 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini agenda yang sudah ada di depan mata," kata Akbar dalam wawancara dengan Kompas TV, Senin (17/7/2017) malam.

Menurut Akbar, internal Golkar bisa saja membuat kesepakatan untuk memilih ketua umum sementara atau pelaksana tugas (Plt) ketum.

(baca: Lika-liku Setya Novanto dan Kasus-kasus Korupsi yang Diusut KPK)

Hal itu sebaiknya dibahas oleh para pengurus partai. Misalnya, kata dia, menunjuk tokoh di DPP untuk memimpin sementara.

Namun, kata dia, perlu pemimpin definitif untuk menjalankan kepemimpinan yang kuat.

"Pada akhirnya kita perlu kepempinan permanen untuk mengatur strategi yang betul-betul siap dalam menghadai agenda politik 2018 dan agenda puncak 2019," kata Akbar.