Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berstatus Tersangka, Bagaimana Nasib Novanto di Senayan dan Golkar?

Kompas.com - 18/07/2017, 07:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, resmi menyandang status tersangka. 

Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penetapan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP pada Senin (17/7/2017) malam.

Bagaimana nasib Novanto di Golkar dan Senayan?

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, Golkar dan DPR harus mempertaruhkan citranya jika mempertahankan Novanto di posisinya saat ini.  

Baca: Setya Novanto, "Pendatang Baru" di Deretan Pimpinan Lembaga yang Dijerat KPK...

Ia memprediksi, Golkar tak akan menunggu lama untuk menentukan nasib Novanto. 

"Saya kira itu akan terjadi lagi (pergantian ketua DPR) karena bangunan kepemimpinan Setya Novanto sendiri agak rapuh, sehingga secara politis akan banyak orang dalam yang mau memanfaatkan status SN saat ini untuk kepentingan mereka," kata Lucius Karus saat dihubungi, Senin (17/7/2017) malam.

Menurut dia, menjelang tahun politik, 2018 dan 2019, Golkar pasti akan mempertimbangkan kesiapan dan citra partai.  

Tetap menempatkan Novanto sebagai pucuk pimpinan parlemen dianggap sebagai kerugian besar bagi Golkar. 

"Golkar pasti tak ingin nasibnya akan hancur di Pemilu 2019 hanya lantaran kepentingan mau menjaga atau melindungi Setya Novanto saja," kata dia. 

Baca: KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka Kasus E-KTP

Bagi DPR sendiri, mempertahankan Novanto akan membuat DPR berada pada titik nadir.

Apalagi, dengan manuver Panitia Khusus Hak Angket KPK yang menuai kritik publik. 

Lucius menambahkan, dengan penetapan Novanto sebagai tersangka, maka "kengototan" Pansus akan terlihat sebagai upaya mengatasi rasa malu dan gengsi sebagai anggota DPR.

"Citra DPR makin tak tertolong karena penetapan SN sebagai tersangka sekaligus tampak sebagai anti-klimaks semangat DPR melalui Pansus Angket untuk memojokkan KPK," kata dia.

Desakan Novanto mundur 

Sementara, desakan agar Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, mulai muncul.

Salah satunya diungkapkan oleh Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Baca: Politisi Golkar: Demi Nama Partai, Setya Novanto Harus Mundur

 

Halaman:


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com