Hadiri KTT G20, Presiden Jokowi Diminta Nyatakan Perang terhadap Penggelapan Pajak

Kompas.com - 06/07/2017, 23:13 WIB
Direktur Eksekutif Prakarsa Ah Maftuchan dalam sebuah diskusi bertajuk Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur Eksekutif Prakarsa Ah Maftuchan dalam sebuah diskusi bertajuk Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg, Jerman, pada 7-8 Juli mendatang.

Direktur Eksekutif Prakarsa Ah Maftuchan mengatakan, dalam forum tersebut Presiden Jokowi harus mampu mengajak seluruh pemimpin negara anggota G20 untuk memerangi penggelapan pajak.

"Kami mendukung Presiden Jokowi menyatakan perang terhadap penggelapan pajak. Tidak hanya perang terhadap terorisme tetapi juga perang terhadap pelaku penggelapan pajak," ujar Maftuchan dalam sebuah diskusi bertajuk 'Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).

"Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi korban dari praktik penghindaran dan pengelapan pajak harus memaksa seluruh negara G20 untuk bersama memerangi penggelapan pajak," ujar dia.

Menurut Maftuchan, pajak merupakan instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan investasi dan peningkatan kesejahteraan sosial serta penurunan ketimpangan.

Baca: Jokowi Soroti Pidana Pencucian Uang dan Penggelapan Pajak

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengampanyekan kepatuhan pajak secara global, khususnya kepatuhan korporasi global.

"Negara dan masyarakat harus bicara keras terhadap korporasi, penegakan sistem perpajakan harus didorong. Potensi penerimaan negara akan meningkat, kesejahteraan masyarakat tentu meningkat juga," kata dia.

Selain itu, lanjut Maftuchan, Presiden Jokowi juga harus berani memimpin kerja sama global antar-yurisdiksi pajak dan penegak hukum untuk penanganan kejahatan ekonomi dan perpajakan.

Di sisi lain, ia menilai Presiden Jokowi juga perlu mengajak seluruh negara G20 mendesak pembentukan intergovernmental UN Tax Body dan realisasi kesepakatan global tentang automatic exchange of information (AEoI).

"Ada beberapa hal positif yang harus didukung. G20 punya power yang besar, harus digunakan agar perubahan dunia bisa signifikan," ujar Maftuchan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X