Kompas.com - 21/03/2016, 16:33 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil President Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas yang diikuti jajaran menteri di kantor presiden, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Dengan tensi politik yang kian mendingin, pemerintah harus lebih fokus melakukan konsolidasi serta mewujudkan program-program untuk kesejahteraan rakyat. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo dan Wakil President Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas yang diikuti jajaran menteri di kantor presiden, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Dengan tensi politik yang kian mendingin, pemerintah harus lebih fokus melakukan konsolidasi serta mewujudkan program-program untuk kesejahteraan rakyat.
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Tindak pidana pencucian uang dan penggelapan pajak menjadi sorotan pemerintah. Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/3/2016), Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta aparat penegak hukum bersinergi memerangi tindak pidana itu.

"Aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pajak dan pencucian uang bisa berjalan efektif. Kunci utamanya adalah sinergi yang baik antar kita, antar penegak hukum kita," ujar Jokowi saat memulai rapat.

Jokowi pun memintakoordinasi antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Dirjen Pajak ditingkatkan, jika ada dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang.

"Semua betul-betul bekerja secara sinergis di lapangan," lanjut dia.

Jokowi meminta masing-masing lembaga penegak hukum untuk meninggalkan ego sektoral yang dapat menciptakan gesekan dan benturan dalam penegakkan hukum.

"Jangan sampai para penegak hukum pajak justru menjadi ketakutan dalam menjalankan tugasnya dalam sinergi di lapangan tadi," ujar dia.

Selain itu, Jokowi meminta penegak hukum melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan supaya bisa mencegah tindak pidana tersebut.

Rapat itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Selain itu, hadir pula Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen (Pol) Budi Waseso dan lain-lain.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X