Protes Angket KPK, Para Guru Besar Datangi Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Para Guru Besar dari berbagai universitas, yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi, menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/7/2017).

Mereka diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Kedatangan para guru besar ini untuk memprotes hak angket yang digulirkan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hak angket tersebut dianggap melemahkan KPK.

"Kami menginginkan sebenarnya DPR mensupport apa yang dilakukan oleh KPK karena pekerjaan rumahnya masih banyak, masih luar biasa pekerjaannya," kata Juru Bicara Guru Besar Antikorupsi, Asep Saefudin.

"Kalau sekarang justru dilakukan dengan hak angket, yang kita paham juga bahwa hak angket itu selain cacat kelembagaan, cacat prosedur dan juga cacat metodologi, sehingga kalau diteruskan akan ada cacat hasil," tambah dosen IPB ini.

(baca: Fahri Hamzah: Tak Boleh Ada Pejabat yang Menantang Pansus Angket)

Selain Asep Saefudin, guru besar lain yang juga hadir, yakni Riris Sarumpaet dari (UI), Mayling Oey (UI) dan Sulistyowati (IPB).

Namun, dalam siaran pers yang dibagikan, dicantumkan juga 396 nama guru besar yang mendukung aksi ini.

Audiensi para guru besar dengan KSP berlangsung tertutup dari liputan wartawan.

(baca: Ini Daftar 23 Anggota DPR di Pansus Hak Angket KPK)

Asep berharap hasil audiensi ini bisa sampai ke Presiden Joko Widodo dan menjadi pertimbangan untuk mengambil sikap selanjutnya.

Adapun Presiden saat ini tengah melakukan lawatan ke Turki.

Pansus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik berbagai pihak. Pansus ini muncul pascapenyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR.

(baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.