Kompas.com - 09/03/2017, 16:18 WIB
Hakim Ketua saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUHakim Ketua saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP.

Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi terdakwa.

Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Sekira bulan Juli hingga Agustus 2010, DPR RI mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011. Salah satunya soal anggaran proyek e-KTP.

Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pelaksana proyek beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI.

Kemudian disetujui anggaran senilai Rp 5,9 triliun dengan kompensasi Andi memberi fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akhirnya disepakati 51 persen dari anggaran digunakan untuk proyek, sementara 49 persen untuk dibagi-bagikan ke Kemendagri, anggota DPR RI, dan keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Dalam kasus ini, Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, 877.700 dollar AS, dan 6.000 dollar Singapura.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULU Terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.
Sementara itu, Sugiharto mendapatkan uang sejumlah 3.473.830 dollar AS.

Selain memperkaya diri sendiri, para terdakwa juga memperkaya orang lain. Berikut daftarnya berdasarkan dakwaan yang disusun jaksa KPK:

1. Gamawan Fauzi (saat itu Menteri Dalam Negeri) sejumlah 4,5 juta dollar AS dan Rp 50 juta

2. Diah Anggraini (saat itu Sekretaris Jenderal Kemendagri) sejumlah 2,7 juta dollar AS dan Rp 22,5 juta

3. Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan e-KTP) sejumlah 615.000 dollar AS dan Rp 25 juta

4. Enam anggota panitia lelang, masing-masing sejumlah 50.000 dollar AS

5. Husni Fahmi sejumlah 150.000 dollar AS dan Rp 30 juta

6. Anas Urbaningrum sejumlah 5,5 juta dollar AS

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X