Pemindahan Ibu Kota, Pusat Pemerintahan, atau Keduanya?

"Sekarang anggaran infrastruktur sekitar Rp 250 triliun sampai Rp 300 triliun per tahun. Ambil Rp 20 triliun untuk (alokasi ke realisasi wacana) itu, bisa kok diarahkan. Yang semula untuk alokasi Jabodetabek digeser. Tak ada beban signifikan, soal prioritas strategis saja," tutur dia.

Dari semua kajian yang ada, Andrinof memberi sinyal bahwa gambaran umum sudah di tangan pemerintah.

Sapu jagat

Meski demikian Zainal dan Rizal memberi peringatan ada kepentingan lain di balik pertimbangan kebutuhan dan kondisi terkini Jakarta.

"Saya menduga, sudah terlalu banyak bahasan untuk ke sana. Tak hanya soal efektivitas pemerintahan, jangan-jangan bahasan politik dan lain-lain masuk pula," ujar Zainal.

Bukan berarti, kata Zainal, perspektif lain di balik kembali mencuatnya wacana pemindahan ibu kota ini berarti negatif. Justru, kata dia, semua sudut pandang tersebut juga harus dilihat.

"Memulai (tahapan lanjutan pada) 2018, silakan, tapi perlu pengayaan. Mau kemana (pindahnya), magnitude dari kepindahan itu, belum lagi hitungan uangnya," kata Zainal.

Rizal menyikapi mencuatnya kembali wacana pemindahan ibu kota kali ini dengan lebih skeptis.

"Wacana ini kayak sapu jagat. Ketika persoalan-persoalan Jakarta tak juga menemukan jawaban, cara paling gampang bikin orang diam itu dengan pindah ibu kota," tutur Rizal.

(Baca juga: Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota)

Dalam diskusi-diskusi yang muncul dari tahun ke tahun soal wacana ini, lanjut Rizal, kuat pula aura "yang penting tak ada sentralisasi di Jakarta dan Jawa".

Dari situ pula, kata Rizal, dalih nostalgia seolah Soekarno pun pernah berniat memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya menemukan benang merah.

"Seolah Soekarno pun mau menghancurkan sentralisasi," ujar dia.

Soal Ibu Kota, Rizal juga menjelaskan panjang lebar, bahwa Soekarno pada akhirnya berketetapan menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota.

Menurut Rizal, Soekarno tak mendapati kota lain di Indonesia yang punya identitas khas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia.

"Puncak nasionalisme itu di Jakarta. Proklamasi. Ibu kota politik itu tak bisa digantikan. Orientasi baru Soekarno begitu," tutur Rizal.

Dari situlah kemudian lahir proyek-proyek mercusuar. Proyek ini tak lalu mempertahankan konsep Batavia—nama lama Jakarta—begitu saja.

"Tak menghilangkan jejak Batavia tapi dibangun dengan konsep modern dan menghadirkan ruh inspirasi keindonesiaan dan masa lalu Indonesia," ujar Rizal.

Itulah kenapa, ungkap Rizal, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara punya banyak bangunan dan monumen yang unsur-unsurnya mewakili ornamen suku bangsa dan kerajaan lama di Indonesia.

"Inilah Jakarta sebagai wajah muka Indonesia, wajah muka politik, bukan wajah muka ekonomi, kata-kata yang sering dipakai Soekarno tentang Jakarta," kata Rizal.

Jadi, apa yang mau dipindah sekarang? Ibu Kota? Pusat pemerintahan? Atau keduanya sekaligus?  Hingga saat ini, pemerintah belum mengungkapnya secara detail.