Benarkah Soekarno Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya?

Kompas.com - 05/07/2017, 18:21 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorBayu Galih

Hingga menjabat sebagai menteri, ungkap Andrinof, rekomendasinya adalah pemindahan ibu kota mengarah ke Kalimantan, tetapi bukan Palangkaraya lokasinya.

"Lokasi pastinya kemudian di mana, belum dikaji. Nanti pilihan-pilihan lokasinya bisa jadi mengerucut lima kota," ucap dia.

(Baca juga: Palangkaraya Dinilai Tak Cocok Dijadikan Ibu Kota karena Hal Ini...)

Kalimantan jadi arah rekomendasi, tutur Andrinof, menggunakan beberapa pertimbangan. Pertama, sebut dia, lokasinya tak terlalu jauh dari Pulau Jawa, untuk memastikan kesinambungan ekonomi yang selama ini terlanjur bertumpu ke Jawa.

Lalu, lanjut Andrinof, akses pulau ini ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah berjalan selama ini juga sudah relatif bagus. Berikutnya adalah keberadaan infrastruktur yang tinggal butuh pengembangan lanjutan.

Sudah begitu, luas lahan yang besar hampir 30 persen luas daratan nasional, penduduk yang relatif sedikit di kisaran 6 persen penduduk, serta relatif aman dari ancaman bencana alam gempa dan letusan gunung berapi.

"Rancangan Trans-Kalimatan juga sudah ada. Ini seperti mainland China kecil," kata Andrinof.

Kriteria lain yang dipenuhi Kalimantan, lanjut Andrinof, bisa juga lokasi yang dekat dengan akses laut.

"Di daerah pesisir pantai atau pesisir sungai yang tak jauh dari perairan samudera," ujar dia.

Menurut Andrinof, Kalimantan menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibandingkan pulau-pulau besar lain di Indonesia karena semua kondisi di atas.

Adapun Sulawesi, sebut dia, kondisinya relatif serupa dengan Sumatera, terutama untuk kepadatan populasi penduduk yang sudah masuk kategori menengah.

Sementara itu, Maluku dan Papua dinilai masih butuh lebih banyak lagi persiapan bila hendak dipilih. "Infrastruktur belum siap, efek ekonomi yang dihadirkan juga belum signifikan bila berpindah ke sana, biayanya bakal terlalu tinggi," tutur Andrinof.

Meski demikian, Andrinof mengingatkan, wacana ini bakal makan waktu beberapa tahun bila benar-benar terealisasi. Belajar dari praktik 20 negara yang pernah melakukannya, kata dia, diperkirakan pemindahan ibu kota akan makan waktu sekitar 10 tahun.

"Tahap penuntasan rencana saja butuh 2-3 tahun untuk administrasi dan regulasi, belum soal pematangan lahan dan infrastruktur," kata Andrinof.

Dari situ, biaya bisa dihitung, termasuk mekanisme pembiayaan dan penganggaran negaranya.

"Tapi silakan ditanyakan lebih detail ke Pak Bambang (Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas) soal tahapan rencananya, termasuk target yang disebut 2018 itu. Kalau yang saya tangkap, (target) itu untuk mulai proses penuntasan rencana tersebut," ujar Andrinof.

Andrinof pun mengamini, sampai saat ini belum bisa disebutkan apakah wacana pemindahan ini adalah untuk pusat pemerintahan saja atau benar-benar Ibu Kota Negara berikut pusat pemerintahan. 

"Bisa saja Jakarta tetap jadi Ibu Kota, tapi pusat pemerintahannya yang nanti pindah," ujar Andrinof sembari menyatakan kajiannya dulu sewaktu menjabat menteri belum sampai pada bagian tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X