Benarkah Soekarno Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya?

Kompas.com - 05/07/2017, 18:21 WIB
Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia THINKSTOCKS/AlfinToflerMonumen Nasional (Monas) di Jakarta, Ibu Kota Indonesia
|
EditorBayu Galih

KOMPAS.com – Setiap kali wacana pemindahan ibu kota mengemuka, argumentasi yang selalu muncul salah satunya adalah rencana serupa konon pernah diniatkan Presiden Soekarno pada 1957. Benarkah begitu?

"Salah kalau dibilang Soekarno mau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya," ujar sejarawan JJ Rizal saat dihubungi lewat telepon, Rabu (5/7/2017).

Benar, kata Rizal, Soekarno pernah menyambangi lokasi yang sekarang disebut Palangkaraya di Kalimantan Tengah itu. Namun, untuk menjadikannya lokasi baru ibu kota, menurut dia tidak tepat juga.

"Yang diinginkan Soekarno adalah membagi beban Jakarta, menampilkan wajah-wajah muka yang baru Indonesia tak hanya di Jakarta," ujar Rizal.

Palangkaraya, sebut Rizal, merupakan salah satu contoh wajah muka—sebutan Soekarno untuk Jakarta—yang baru itu. Kalaupun benar pernah ada keinginan memindahkan ibu kota, lanjut dia, pada akhirnya Soekarno berketetapan hati menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Karena buat Soekarno tak ada kota lain yang punya identitas seperti Jakarta yang menjadi wadah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Puncak nasionalisme di Indonesia itu di Jakarta. Inilah ibu kota politik, tak tergantikan. Ini orientasi Soekarno," ujar Rizal.

Pemandangan halaman Masjid Istiqlal di Jakarta, Selasa (18/4/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Pemandangan halaman Masjid Istiqlal di Jakarta, Selasa (18/4/2017)

Buktinya, sebut Rizal, Jakarta bersolek dengan kemunculan bangunan-bangunan simbolik seperti Monumen Nasional (Monas), kompleks Senayan dan Gelora Bung Karno, serta masjid Istiqlal yang diperintahkan Soekarno. Kantor-kantor pemerintahan juga merebak.

Menurut Rizal, konsep yang dikembangkan Soekarno di Jakarta adalah tidak menghilangkan sama sekali jejak lama Batavia demi sejarah panjang keberadaan Jakarta. Namun, konstruksinya menggunakan konsep modern.

"(Konstruksi) seperti New York atau Brasilia, begitu dia dulu sering menyebutnya," kata Rizal.

Tak cukup itu, lanjut Rizal, Soekarno pun menanamkan nilai baru untuk Ibu Kota Indonesia ini. Meski tidak mentah-mentah meniru bangunan atau simbol kerajaan dan kewilayahan Indonesia pada masa lalu, Soekarno memasukkan ruh inspirasi keindonesiaan dalam konsep tersebut.

"Itu yang Soekarno ingin. Ada ibu kota baru, yang tidak sama persis seperti Batavia tanpa menghancurkannya juga, tapi juga menghadirkan keindonesiaan. Wajah muka Indonesia, wajah muka politik," ujar Rizal.

Sebagai contoh, Rizal menyebutkan kompleks Senayan. "Itu aslinya terinspirasi konsep Betawi. Halaman luas dengan bangunan kecil di dalamnya, lebih banyak ruang hijau dan ruang biru," tutur dia.

Rentetan itu semua, lanjut Rizal, adalah keluarnya peraturan presiden mengenai megapolitan pada yang dimunculkan rezim Soekarno pada era 1960-an.

Konsep tersebut, tutur Rizal, sudah lebih dulu ada sejak awal era 1900-an, berdasarkan kajian para penutur bahasa, terkait desentralisasi dan penataan ruang Indonesia.

Sayangnya, kata Rizal, Soekarno efektif memerintah hanya pada kurun 1959-1965, sehingga ide ini belum sempat terwujud.

"Jadi, Ali Sadikin mengantarkan konsep itu ke Sutiyoso, lalu Sutiyoso mengantarkan konsep megapolitan itu ke SBY. Idenya diterima SBY tapi disimplifikasi jadi pemindahan ibu kota. Soal kenapa tak pakai nama megapolitan, mungkin ada sejarah lain," ujar Rizal.

Reorientasi tata ruang

Rizal menambahkan, konsep megapolitan Soekarno menjangkau sampai Purwakarta di Jawa Barat. Di sekeliling Jakarta ada hutan, kebun, pertanian.

"Ada reorientasi tata ruang dengan porsi 70 persen untuk ruang hijau dan ruang biru serta 30 persen ruang abu-abu," kata dia.

Ruang hijau yang disebut Rizal merujuk pada tanaman, sementara ruang biru adalah air, dan abu-abu merupakan aspal, beton, atau bangunan.

Jakarta yang tak lagi punya proporsi ruang hijau dan biru melebihi bangunan dan jalanan, Senin (9/1/2017). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Jakarta yang tak lagi punya proporsi ruang hijau dan biru melebihi bangunan dan jalanan, Senin (9/1/2017).

Rencana-rencana pengembangan megapolitan yang mencakup Jakarta tersebut, ungkap Rizal, bisa ditemukan di Gedung Pola—belakangan berganti nama menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan. 

"Mimpi-mimpi Soekarno tentang reorientasi tata ruang Indonesia ada di situ," ujar Rizal.

Ide-ide Soekarno, sebut Rizal, dulu dikembangkan kajiannya oleh Dewan Perancang Nasional, cikal-bakal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bedanya dengan sekarang yang paling nampak, imbuh dia, adalah pada sosok pimpinannya.

Dewan Perancang Nasional, kata Rizal, dipimpin oleh "pemimpi" seperti Mohammad Yamin. Jauh sebelum jadi pejabat negara, Yamin adalah sastrawan dan penulis puisi, selain sejarawan.

Adapun pimpinan Bappenas sejak era Soeharto, lanjut Rizal, adalah teknokrat yang jelas tak bekerja atas dasar imajinasi dan mimpi.

Argumentasi Rizal yang meragukan Soekarno benar-benar pernah punya niat memindahkan ibu kota ke Palangkaraya juga ditopang oleh kebijakan lain Presiden pertama Indonesia tersebut.

"Soekarno itu menentang program keluarga berencana (KB) dan anti-ekspansi konsumsi beras," ujar Rizal.

Menentang KB ini, tutur Rizal, dalam konteks Indonesia butuh pertambahan penduduk untuk mengisi semua pulau yang dimiliki.

Indonesia juga tak akan pernah punya cukup sumber daya tentara untuk menjaga semua pulau dan wilayahnya, sehingga memastikan ada penduduk di setiap pulau jadi penting, termasuk dengan munculnya program transmigrasi.

Ilustrasi sawah
KOMPAS.com/ Syahrul Munir Ilustrasi sawah

Lalu, ekspansi konsumsi beras, tutur Rizal, ditentang Soekarno dengan alasan praktis. Sebanyak-banyaknya produksi padi nasional yang berpusat di Jawa tak akan cukup memenuhi lonjakan kebutuhan beras seluruh penduduk Indonesia bila ekspansi konsumsi beras dibiarkan.

"Dari semua rentetan itu, makin jelas yang didorong Soekarno adalah membagi beban dari Jakarta yang sudah menjadi ibu kota politik dan wajah muka Indonesia, bukan sekadar memindahkan Ibu Kota," kata Rizal.

(Baca juga: Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota)

Soal daya dukung

Kalaupun benar Soekarno memang ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, rencana itu pun dinilai sudah tidak pas untuk kondisi sekarang.

Pendapat ini dilontarkan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.

"Kalaupun begitu, itu kan kondisi 60 tahun lalu. Kalau sekarang ditambah 500.000 saja penduduk Palangkaraya, daya dukung ekosistemnya sudah tidak bisa," kata Andrinof dalam percakapan lewat telepon, Rabu siang.

Andrinof yang juga merupakan penggagas Visi Indonesia 2033—di dalamnya mencakup perlunya Ibu Kota pindah dari Jakarta—pun menampik pernah secara khusus mengusulkan Palangkaraya sebagai calon lokasi ibu kota baru.

Hingga menjabat sebagai menteri, ungkap Andrinof, rekomendasinya adalah pemindahan ibu kota mengarah ke Kalimantan, tetapi bukan Palangkaraya lokasinya.

"Lokasi pastinya kemudian di mana, belum dikaji. Nanti pilihan-pilihan lokasinya bisa jadi mengerucut lima kota," ucap dia.

(Baca juga: Palangkaraya Dinilai Tak Cocok Dijadikan Ibu Kota karena Hal Ini...)

Kalimantan jadi arah rekomendasi, tutur Andrinof, menggunakan beberapa pertimbangan. Pertama, sebut dia, lokasinya tak terlalu jauh dari Pulau Jawa, untuk memastikan kesinambungan ekonomi yang selama ini terlanjur bertumpu ke Jawa.

IlustrasiSHUTTERSTOCK Ilustrasi

Lalu, lanjut Andrinof, akses pulau ini ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah berjalan selama ini juga sudah relatif bagus. Berikutnya adalah keberadaan infrastruktur yang tinggal butuh pengembangan lanjutan.

Sudah begitu, luas lahan yang besar hampir 30 persen luas daratan nasional, penduduk yang relatif sedikit di kisaran 6 persen penduduk, serta relatif aman dari ancaman bencana alam gempa dan letusan gunung berapi.

"Rancangan Trans-Kalimatan juga sudah ada. Ini seperti mainland China kecil," kata Andrinof.

Kriteria lain yang dipenuhi Kalimantan, lanjut Andrinof, bisa juga lokasi yang dekat dengan akses laut.

"Di daerah pesisir pantai atau pesisir sungai yang tak jauh dari perairan samudera," ujar dia.

Menurut Andrinof, Kalimantan menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibandingkan pulau-pulau besar lain di Indonesia karena semua kondisi di atas.

Adapun Sulawesi, sebut dia, kondisinya relatif serupa dengan Sumatera, terutama untuk kepadatan populasi penduduk yang sudah masuk kategori menengah.

Sementara itu, Maluku dan Papua dinilai masih butuh lebih banyak lagi persiapan bila hendak dipilih. "Infrastruktur belum siap, efek ekonomi yang dihadirkan juga belum signifikan bila berpindah ke sana, biayanya bakal terlalu tinggi," tutur Andrinof.

Meski demikian, Andrinof mengingatkan, wacana ini bakal makan waktu beberapa tahun bila benar-benar terealisasi. Belajar dari praktik 20 negara yang pernah melakukannya, kata dia, diperkirakan pemindahan ibu kota akan makan waktu sekitar 10 tahun.

"Tahap penuntasan rencana saja butuh 2-3 tahun untuk administrasi dan regulasi, belum soal pematangan lahan dan infrastruktur," kata Andrinof.

Dari situ, biaya bisa dihitung, termasuk mekanisme pembiayaan dan penganggaran negaranya.

"Tapi silakan ditanyakan lebih detail ke Pak Bambang (Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas) soal tahapan rencananya, termasuk target yang disebut 2018 itu. Kalau yang saya tangkap, (target) itu untuk mulai proses penuntasan rencana tersebut," ujar Andrinof.

Andrinof pun mengamini, sampai saat ini belum bisa disebutkan apakah wacana pemindahan ini adalah untuk pusat pemerintahan saja atau benar-benar Ibu Kota Negara berikut pusat pemerintahan. 

"Bisa saja Jakarta tetap jadi Ibu Kota, tapi pusat pemerintahannya yang nanti pindah," ujar Andrinof sembari menyatakan kajiannya dulu sewaktu menjabat menteri belum sampai pada bagian tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

KPK Masih Periksa Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Terjerat OTT di Sulsel

Nasional
Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X