Benarkah Soekarno Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya?

Kompas.com - 05/07/2017, 18:21 WIB
Jakarta yang tak lagi punya proporsi ruang hijau dan biru melebihi bangunan dan jalanan, Senin (9/1/2017). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGJakarta yang tak lagi punya proporsi ruang hijau dan biru melebihi bangunan dan jalanan, Senin (9/1/2017).
|
EditorBayu Galih

"Ada reorientasi tata ruang dengan porsi 70 persen untuk ruang hijau dan ruang biru serta 30 persen ruang abu-abu," kata dia.

Ruang hijau yang disebut Rizal merujuk pada tanaman, sementara ruang biru adalah air, dan abu-abu merupakan aspal, beton, atau bangunan.

Rencana-rencana pengembangan megapolitan yang mencakup Jakarta tersebut, ungkap Rizal, bisa ditemukan di Gedung Pola—belakangan berganti nama menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan. 

"Mimpi-mimpi Soekarno tentang reorientasi tata ruang Indonesia ada di situ," ujar Rizal.

Ide-ide Soekarno, sebut Rizal, dulu dikembangkan kajiannya oleh Dewan Perancang Nasional, cikal-bakal Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bedanya dengan sekarang yang paling nampak, imbuh dia, adalah pada sosok pimpinannya.

Dewan Perancang Nasional, kata Rizal, dipimpin oleh "pemimpi" seperti Mohammad Yamin. Jauh sebelum jadi pejabat negara, Yamin adalah sastrawan dan penulis puisi, selain sejarawan.

Adapun pimpinan Bappenas sejak era Soeharto, lanjut Rizal, adalah teknokrat yang jelas tak bekerja atas dasar imajinasi dan mimpi.

Argumentasi Rizal yang meragukan Soekarno benar-benar pernah punya niat memindahkan ibu kota ke Palangkaraya juga ditopang oleh kebijakan lain Presiden pertama Indonesia tersebut.

"Soekarno itu menentang program keluarga berencana (KB) dan anti-ekspansi konsumsi beras," ujar Rizal.

Menentang KB ini, tutur Rizal, dalam konteks Indonesia butuh pertambahan penduduk untuk mengisi semua pulau yang dimiliki.

Indonesia juga tak akan pernah punya cukup sumber daya tentara untuk menjaga semua pulau dan wilayahnya, sehingga memastikan ada penduduk di setiap pulau jadi penting, termasuk dengan munculnya program transmigrasi.

Ilustrasi sawah
KOMPAS.com/ Syahrul Munir Ilustrasi sawah

Lalu, ekspansi konsumsi beras, tutur Rizal, ditentang Soekarno dengan alasan praktis. Sebanyak-banyaknya produksi padi nasional yang berpusat di Jawa tak akan cukup memenuhi lonjakan kebutuhan beras seluruh penduduk Indonesia bila ekspansi konsumsi beras dibiarkan.

"Dari semua rentetan itu, makin jelas yang didorong Soekarno adalah membagi beban dari Jakarta yang sudah menjadi ibu kota politik dan wajah muka Indonesia, bukan sekadar memindahkan Ibu Kota," kata Rizal.

(Baca juga: Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota)

Soal daya dukung

Kalaupun benar Soekarno memang ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, rencana itu pun dinilai sudah tidak pas untuk kondisi sekarang.

Pendapat ini dilontarkan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago.

"Kalaupun begitu, itu kan kondisi 60 tahun lalu. Kalau sekarang ditambah 500.000 saja penduduk Palangkaraya, daya dukung ekosistemnya sudah tidak bisa," kata Andrinof dalam percakapan lewat telepon, Rabu siang.

Andrinof yang juga merupakan penggagas Visi Indonesia 2033—di dalamnya mencakup perlunya Ibu Kota pindah dari Jakarta—pun menampik pernah secara khusus mengusulkan Palangkaraya sebagai calon lokasi ibu kota baru.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

KPK Usut Dugaan Suap Puluhan Miliar Terkait Pajak, Begini Modusnya

Nasional
Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Epidemiolog: Varian Baru Virus Corona 40-70 Persen Lebih Cepat Menular

Nasional
Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Satgas Covid-19 Terapkan Isolasi Berlapis untuk Antisipasi Mutasi Virus Corona

Nasional
Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati

Nasional
Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Wapres: Peningkatan Kualitas SDM di NTB Masih Jadi Tantangan

Nasional
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi

Nasional
Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Nasional
IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

IDI: Kalau Ada Saudara Bertamu, Tetap Dipakai Maskernya

Nasional
Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Wapres: Pengembangan Industri Halal untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Nasional
Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X