Patrialis Ganti Sebutan Putusan Uji Materi dengan Istilah Kereta

Kompas.com - 03/07/2017, 13:03 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yang diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.  KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOHakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar ditetapkan sebagai tersangka usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yang diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, mengganti sebutan putusan uji materi dengan istilah kereta.

Istilah tersebut digunakan Patrialis saat berbicara dengan orang dekatnya, Kamaludin.

Hal itu terungkap saat Patrialis dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Basuki Hariman dan Ng Fenny di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/7/2017).

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutarkan rekaman percakapan antara Patrialis dan Kamaludin pada 24 Januari 2017.

"Dalam komunikasi ini Anda bilang keretanya bukan kereta yang sekarang, apa maksud kata-kata Anda di sini?" Ujar jaksa Lie Setiawan kepada Patrialis.

(baca: Patrialis Akui Serahkan Draft Putusan Uji Materi UU Peternakan)

Kepada jaksa, Patrialis mengatakan, istilah kereta tersebut adalah putusan uji materi belum dibacakan.

Menurut Patrialis, saat itu Kamaludin memang menanyakan waktu pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Jaksa KPK kemudian bertanya, apakah sesuatu yang wajar penyebutan putusan diganti dengan istilah kereta.

"Tidak sering, karena baru kali ini orang yang menanyakan putusan," kata Patrialis.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X