Kompas.com - 22/06/2017, 15:19 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Keduanya merupakan terdakwa dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Kedua terdakwa berstatus sebagai justice collaborator," ujar jaksa KPK Irene Putrie saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Dalam pertimbangan, jaksa menilai Irman dan Sugiharto telah memenuhi syarat penetapan seseorang sebagai saksi pelaku.

Misalnya, telah sesuai dengan syarat JC yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Surat penetapan Irman sebagai JC ditandatangani pimpinan KPK pada 9 Juni 2017. Sementara, surat penetapan JC bagi Sugiharto ditandatangani pada 12 Juni 2017.

Namun, meski status JC dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan tuntutan, menurut jaksa, dalam perkara ini jaksa juga mempertimbangkan secara komprehensif segala perbuatan terdakwa.

Terutama, menurut jaksa, segala akibat yang ditimbulkan karena perbuatan para terdakwa.

Sebagai contoh, akibat perbuatan para terdakwa yang bersikap masif, yakni yang menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional, hingga saat ini banyak masyarakat yang masih belum memiliki e-KTP.

Selain itu, perbuatan kedua terdakwa juga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Irman dan Sugiharto, masing-masing dituntut 7  tahun dan 5 tahun penjara oleh jaksa. (Baca: Dua Terdakwa Kasus E-KTP Dituntut 7 Tahun dan 5 Tahun Penjara)

Irman dituntut membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, sementara Sugiharto dituntut membayar denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tak hanya itu, kedua terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti. Irman dituntut membayar uang pengganti sebesar 273.700 dollar AS, Rp 2,4 miliar dan 6.000 dollar Singapura. Sementara, Sugiharto dituntut membayar uang pengganti Rp 500 juta.

(Baca: Dua Terdakwa Kasus E-KTP Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti)

Kompas TV Irman memberikan keterangan berbeda dari berita acara pemeriksaan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Nasional
Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Nasional
Kena 'Bully' Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Kena "Bully" Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Nasional
Istana: Jangan Dibiasakan 'Nge-prank' Aparat Penegak Hukum

Istana: Jangan Dibiasakan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Nasional
Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Nasional
Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.