Jemaah Ahmadiyah Manislor Juga Akan Mengadu ke Ombudsman RI

Kompas.com - 20/06/2017, 13:59 WIB
Belasan perempuan asal Manislor, Kuningan, Jawa Barat, didampingi pengacara mereka dari Yayasan Satu Keadilan saat mengadu di kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Selatan. Selasa (20/6/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusBelasan perempuan asal Manislor, Kuningan, Jawa Barat, didampingi pengacara mereka dari Yayasan Satu Keadilan saat mengadu di kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Selatan. Selasa (20/6/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Jemaah Ahmadiyah asal Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, juga akan mengadu ke Ombudsman RI.

Hal ini terkait sejumlah dugaan diskriminasi yang diterima mereka, khususnya berkaitan dengan penerbitan e-KTP warga.

Pada hari ini, Selasa (20/6/2017), jemaah Ahmadiyah Manislor mengadu ke Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Kuasa hukum warga Ahmadiyah Manislor dari Yayasan Satu Keadilan, Syamsul Alam Agus,  mengatakan, pihaknya berharap Ombudsman memeriksa dugaan praktik maladministrasi Pemda Kabupaten Kuningan atas kejadian ini.

"Kami mendorong dan mendesak Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan atas praktik maladminitrasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang tidak menerbitkan KTP-el bagi JAI (Jemaah Ahmadiyah Indonesia) Manislor," kata Agus, Selasa (20/6/2017).

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Selatan.

Baca: Merasa Didiskriminasi soal E-KTP, Jemaah Ahmadiyah Manislor Mengadu ke Kemendagri

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada 2016, warga sudah mengadu ke Ombudsman daerah. 

Akan tetapi, sampai sekarang belum ada respons. 

Agus mendesak Ombudsman memeriksa kasus ini karena bentuk dugaan diskriminasi yang dialami jemaah tersebut sangat bias hukum dan hak asasi manusia.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan DPP PSI soal Alasan dan Proses Pemecatan Viani LImardi

Penjelasan DPP PSI soal Alasan dan Proses Pemecatan Viani LImardi

Nasional
56 Pegawai KPK Direkrut Jadi ASN Polri, Istana: Upaya Baik Selesaikan Masalah

56 Pegawai KPK Direkrut Jadi ASN Polri, Istana: Upaya Baik Selesaikan Masalah

Nasional
Irjen Napoleon Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Irjen Napoleon Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
UPDATE: 4.211.460 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga

UPDATE: 4.211.460 Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Hati-hati Longgarkan Aktivitas Warga

Nasional
Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Menghukum Parpol yang Kadernya Terlibat Korupsi

Nasional
Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Pemerintah Usul Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei 2024, Ini Tanggapan Parpol

Nasional
Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Dilema Pembelajaran Tatap Muka di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.