Pansus Angket: Revisi UU Bisa Jadi Instrumen Perbaikan KPK

Kompas.com - 14/06/2017, 18:43 WIB
Pimpinan Pansus hak angket KPK: Wakil Ketua Pansus Risa Mariska, Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa, serta Wakil Ketua Pansus Taufiqulhadi dan Dossy Iskandar Prasetyo (paling kiri ke kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPimpinan Pansus hak angket KPK: Wakil Ketua Pansus Risa Mariska, Ketua Pansus Agun Gunandjar Sudarsa, serta Wakil Ketua Pansus Taufiqulhadi dan Dossy Iskandar Prasetyo (paling kiri ke kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dossy Iskandar, menyatakan pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada KPK melalui investigasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia menyatakan, ada berbagai macam instrumen yang bisa digunakan untuk memperbaiki dan memperkuat KPK. Namun, dia memastikan instrumen yang digunakan merupakan rekomendasi dari hasil investigasi yang telah dilakukan DPR.

Saat ditanya apakah salah satu instrumen pembenahan KPK yang akan digunakan DPR memungkinkan berupa revisi Undang-undang KPK, Dossy mengiyakan.

"Ya, Bisa. Revisi kan tidak harus diartikan buruk. Tergantung temuannya kan," ujar Dossy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).


(Baca: Pansus Hak Angket Ingin Tata Ulang Fungsi KPK)

Politisi Partai Hanura itu juga mengatakan, revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di internal KPK.

"Bisa saja diundang sebagai mitra kami beritahu, SOP-mu perlu diperbaiki. Itu mengikat dong. Orang kamu anggarannya diatur APBN. Makanya beri keleluasaan kebebasan pansus, panitia angket, untuk hadir memberikan penjelasan," papar Dossy.

Ia menegaskan, DPR akan mencari instrumen paling rasional untuk digunakan untuk membenahi KPK. Karena itu, ia mengatakan pansus tak ingin menutup berbagai kemungkinan instrumen yang bakal digunakan.

"Saya pikir dicari aja, banyak kok," tutur Dossy.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X