Komisi I Minta Pemerintah Terbitkan PP Pengelolaan Konten Media Sosial

Kompas.com - 06/06/2017, 18:00 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAWakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai, keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia ( MUI) soal bermuamalah di media sosial menjadi momentum bagi pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengelolaan konten.

Menurut dia, fatwa MUI menjadi salah satu pedoman masyarakat untuk mengelola konten yang baik dalam beraktivitas di media sosial.

"Tentu ini menjadi tugas pemerintah yang telah membuat Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Itu urusan pemerintah untuk menyusun PP pengelolaan konten. Bisa ambil dari UU ITE atau fatwa MUI," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Dengan adanya fatwa MUI dan PP, ia yakin, masyarakat akan semakin bijak dalam beraktivitas di media sosial.

Fatwa ini bisa menjadi pedoman etika dan hukum yang konkrit.

"Kami pernah waktu raker (rapat kerja) dengan Kominfo tentang Badan Siber, meminta untuk membuat PP pengelolaan konten. Ini amanat Undang-undang ITE yang baru dan belum dikerjakan dan ini momentumnya ada," lanjut politisi Partai Amanat Nasional itu.

Baca: MUI Terbitkan Fatwa Pemakaian Media Sosial, Ada 5 Hal yang Diharamkan

Fatwa penggunaan media sosial

Sebelumnya, MUI telah menerbitkan fatwa No. 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Ketua umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan, fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran dari maraknya ujaran kebencian dan permusuhan melalui media sosial.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X