Sejumlah Catatan Penting KPU dari Pilkada 2017

Kompas.com - 25/04/2017, 14:54 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mencatat sejumlah hal penting dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 lalu.

Catatan tersebut akan dievaluasi dan menjadi perhatian khusus untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang akan dihelat Juni tahun depan.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, salah satu catatan berkaitan dengan anggaran, mulai dari proses pembahasan, pencairan hingga pertanggung jawaban.

"Jadi misalnya pembahasan jangan terlalu lama. Kemudian pencairan sebaiknya dicairkan dalam satu tahun anggaran," ujar Arief di sela rapat KPU bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

(Baca: KPU Usulkan Anggaran Pilkada 2018 Rp 11,3 Triliun)

"Kemudian pertanggungjawabannya ada beberapa hak yang kami ingin buat lebih simpel," sambung dia.

Selain itu, KPU juga ingin agar persoalan data pemilih lebih baik pada penyelenggaraan Pilkada 2018.

Sejumlah inovasi teknologi juga tengah disiapkan oleh KPU. Misalnya dari Situng KPU, portal yang disiapkan KPU untuk mengetahui hasil Pilkada di seluruh wilayah dengan cepat dan akurat.

"Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih cepat lagi diakses publik," kata dia.

Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 2018. Pemilihan gubernur digelar di 17 daerah, pemilihan bupati di 115 daerah dan pemilihan wali kota di 39 daerah.

Arief mengakui, pihaknya perlu kerja keras karena Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 berjarak tak terlalu jauh.

(Baca: Ketua Komisi II Sebut Tugas KPU di Pilkada 2018 Semakin Berat)

Sedangkan hal-hal yang perlu dipersiapkan sangat banyak.

"Pilkada 2018 pada bulan Juni, kemudian April 2019 kita harus serentak juga. Tentu KPU harus bekerja keras. Tapi kami siap," ujar mantan anggota KPU Jawa Timur itu.

Kompas TV Sepanjang Pilkada Serentak tahun 2017, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana hingga Rp 9,4 triliun. Anggaran ini diperoleh dari uang rakyat yang masuk melalui APBD dan APBN.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X