Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi II Sebut Tugas KPU di Pilkada 2018 Semakin Berat

Kompas.com - 21/04/2017, 16:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Zainudin Amali menilai tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan semakin berat dalam pelaksanaan pilkada 2018.

Sebab, selain menggelar pilkada, KPU juga sudah harus mempersiapkan pemilu 2019 yang berlangsung serentak.

Ditambah pula, ada tiga provinsi dengan jumlah penduduk sangat besar yang akan melangsungkan pilkada yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dann Jawa Timur. Hal tersebut semakin memperberat tugas KPU.

"Apalagi bila nantinya diharuskan memverifikasi semua parpol (partai politik) untuk pemilu 2019, itu kan berbarengan dengan persiapan pilkada 2018. KPU harus jauh lebih siap," ujar Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Terlebih, politisi Partai Golkar itu menambahkan, bisa saja dinamika seperti Pilkada DKI Jakarta berpindah, misalnya ke Pilkada Jawa Barat.

(Baca: Bawaslu Perkuat SDM Hadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019)

Jika hal itu terjadi, Amali memprediksi tugas KPU akan semakin berat karena harus pula menenangkan para pendukung pasangan calon.

"Pelaksanaan pilkada 2017 ini lebih baik ketimbang pilkada 2015. Karena itu KPU harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait teknis penyelenggaraan pilkada 2018 yang berbarengan denga persiapan pemilu 2019," ucap Amali.

"Apalagi jumlah daerahnya yang ikut pilkada 2018 lebih banyak dari pilkada 2017, ada 171 daerah totalnya," kata dia.

Kompas TV KPU DKI Klaim Logistik Pilkada Sudah 100 Persen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com