Fakta-fakta Menarik dari Sidang Keenam E-KTP Halaman 2 - Kompas.com

Fakta-fakta Menarik dari Sidang Keenam E-KTP

Kompas.com - 07/04/2017, 07:24 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan Ketua DPR RI Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).

3. Golkar dan Demokrat Dorong Proyek e-KTP

Setya Novanto mengakui partainya ikut mendorong terlaksananya proyek pengadaan e-KTP. Program tersebut bahkan menjadi program prioritas Partai Golkar.

"Kalau database kependudukan jadi prioritas. Ya sebaiknya harus dilaksanakan," ujar Novanto.

Dalam setiap rapat pleno di internal Fraksi, Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap yang juga anggota Fraksi Golkar menyampaikan adanya proyek e-KTP.

Saat itu Chairuman mengatakan kepada semua anggota Fraksi bahwa program nasional harus didukung, termasuk e-KTP.

(Baca: Setya Novanto Akui Golkar Ikut Mendorong Proyek E-KTP)

Sementara itu, Anas mengaku ada arahan dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung kebijakan pemerintah.

"Memang ada arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, presiden, setiap kebijakan pemerintah harus didukung Fraksi Demokrat dan partai koalisi," ujar Anas

4. Anas Seret Nama SBY

Anas beberapa kali menyeret nama SBY dalam kesaksiannya di persidangan. Pertama, ia menyebut adanya arahan SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk mendukung e-KTP sebagai program pemerintah.

Saat itu, proyek e-KTP memang sedang digodok oleh Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri.

"Memang ada arahan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, presiden, setiap kebijakan pemerintah harus didukung Fraksi Demokrat dan partai koalisi," kata Anas.

Kemudian, saat hakim menanyakan soal lobi-lobi anggaran di DPR RI, Anas membantahnya.

Menurut dia, saat itu tak ada waktu bagi partainya untuk membahas e-KTP. Pada akhir Oktober 2009, Demokrat disibukkan dengan munculnya usulan hak angket terkait skandal aliran dana Bank Century.

(Baca: Anas Urbaningrum Ungkap Arahan SBY Terkait Proyek E-KTP)

Anas mengungkit arahan SBY untuk menolak usulan hak angket tersebut.

"Karena itu adalah hal yang politis yang dianggap penting dan mengganggu produktivitas pemerintahan, kami dipanggil ketua dewan pembina, untuk konsentrasi bagaiaman usulan hak angket tidak disetujui DPR," kata Anas.

Setelah mendapat perintah itu, Fraksi Demokrat berjibaku melobi ke sana ke sini agar usulan hak angket dibatalkan.

(Baca: Kata Anas, SBY Pernah Minta F-PD Berupaya agar Usulan Angket Century Ditolak DPR)

 

Namun, dalam rapat paripurna, mereka kalah suara. Pada akhirnya, Partai Demokrat mendukung hak angket tersebut.


Page:
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKrisiandi

Terkini Lainnya

Tetangga Dengar Jeritan pada Malam Tewasnya Satu Keluarga di Bekasi

Tetangga Dengar Jeritan pada Malam Tewasnya Satu Keluarga di Bekasi

Megapolitan
Aktris Porno Ini Akui Urusan dengan Trump Hancurkan Kariernya

Aktris Porno Ini Akui Urusan dengan Trump Hancurkan Kariernya

Internasional
Program Kirim Buku Gratis Tetap Dilanjutkan Sampai Desember

Program Kirim Buku Gratis Tetap Dilanjutkan Sampai Desember

Nasional
Terbukti Genosida, 2 Pemimpin Khmer Merah Ini Dipenjara Seumur Hidup

Terbukti Genosida, 2 Pemimpin Khmer Merah Ini Dipenjara Seumur Hidup

Internasional
Pembunuh Satu keluarga di Bekasi Dikenal Kurang Bersosialisasi

Pembunuh Satu keluarga di Bekasi Dikenal Kurang Bersosialisasi

Megapolitan
Gubernur DKI: Sampah Kiriman di Pintu Air Manggarai 500 Ton, Tak Mungkin Selesai 2 Jam

Gubernur DKI: Sampah Kiriman di Pintu Air Manggarai 500 Ton, Tak Mungkin Selesai 2 Jam

Megapolitan
Patung Jenderal Sudirman 'Hidup', Pindahkan Mobil yang Lintasi 'Busway'

Patung Jenderal Sudirman "Hidup", Pindahkan Mobil yang Lintasi "Busway"

Megapolitan
Ingin Hasilkan ASN Berkualitas, BKN Tak Mau Turunkan Passing Grade Tes CPNS

Ingin Hasilkan ASN Berkualitas, BKN Tak Mau Turunkan Passing Grade Tes CPNS

Regional
Polres Gresik: Pelanggar Operasi Zebra Turun, E-Tilang Tetap Diterapkan

Polres Gresik: Pelanggar Operasi Zebra Turun, E-Tilang Tetap Diterapkan

Regional
PM Abe Kunjungi Darwin, Kota yang Pernah Dibom Jepang 75 Tahun Lalu

PM Abe Kunjungi Darwin, Kota yang Pernah Dibom Jepang 75 Tahun Lalu

Internasional
Kuasa Hukum Baiq Nuril Upayakan Tunda Eksekusi Putusan MA

Kuasa Hukum Baiq Nuril Upayakan Tunda Eksekusi Putusan MA

Megapolitan
Wisely Tidak Menyangka Surat Terima Kasihnya kepada Polisi Jadi Viral

Wisely Tidak Menyangka Surat Terima Kasihnya kepada Polisi Jadi Viral

Regional
Hidayat Nur Wahid: Siapa Bilang Pak SBY Marah?

Hidayat Nur Wahid: Siapa Bilang Pak SBY Marah?

Nasional
Fakta Rumah Klasik 'Bohemian Rapsody' di Blitar, Bukan Bangunan Lama hingga Dianggap Berhantu

Fakta Rumah Klasik "Bohemian Rapsody" di Blitar, Bukan Bangunan Lama hingga Dianggap Berhantu

Regional
Sebelum Diperiksa sebagai Tersangka, Idrus Marham Pamer Buku Karyanya

Sebelum Diperiksa sebagai Tersangka, Idrus Marham Pamer Buku Karyanya

Nasional

Close Ads X