Menyusuri Jejak Lama Bau Busuk Proyek E-KTP...

Kompas.com - 13/03/2017, 10:57 WIB
Salinan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012 Dok KPPUSalinan Putusan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2012
|
EditorHeru Margianto

Masih terus berlanjut...

Pada 2012, kasus dugaan penyimpangan pengadaan e-ktp muncul cuma sekelebat di beberapa berita non-mainstream.  Itu pun soal Kejaksaan Agung pada 27 Januari 2012 menghentikan penyidikan dengan alasan tak mendapat cukup alat bukti.

Namun, bau busuk tak datang dari satu sumber saja. Kali ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha  (KPPU) menengarai ada akal-akalan dalam proyek e-KTP, dan tercatat sebagai perkara Nomor 03/KPPU-L/2012.


Meski peserta tender tak hanya menyertakan satu perusahaan, tetapi beberapa dokumen teknis yang diajukan untuk proses tender terindikasi copy paste, alias persis sama. Putusan Komisi ini pun memutuskan ada praktik monopoli dalam pengadaan e-KTP, dalam amar yang dibacakan pada 13 November 2012.

Sampai di situ, suara-suara tentang dugaan korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP hanya muncul selintas dan sesekali. Bisa jadi pas wartawan lagi kurang berita saja, kulik sana-sini lalu ingat masih ada polemik nrithik soal dugaan kasus korupsi ini.

Hingga pada 23 September 2013, M Nazaruddin berkoar soal dugaan mark-up gila-gilaan di proyek pengadaan e-KTP. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat ini berkoar saat masih diperiksa sebagai saksi untuk perkara lain dugaan korupsi yang waktu itu juga jadi kehebohan tersendiri.

(Baca: Nazaruddin: "Mark-up" Proyek E-KTP Rp 2,5 Triliun)

M Nazaruddin di dalam mobil tahanan. Foto diambil pada Agustus 2013KOMPAS/ALIF ICHWAN M Nazaruddin di dalam mobil tahanan. Foto diambil pada Agustus 2013
Kicauan Nazaruddin sepertinya dicatat baik-baik oleh KPK. Penanganan kasus ini pun disebut mulai bergulir di lembaga anti-rasuah tersebut pada 2014.

Gong-nya, KPK menetapkan dua tersangka untuk perkara tersebut, yaitu Sugiharto dan Irman, yang kemudian dakwaannya dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada 9 Maret 2017 itu.

Penyebutan sederet nama tokoh dalam dakwaan itu, bisa jadi masih akan memunculkan jejak tambahan dari urusan identitas tunggal yang diduga jadi bancakan banyak kalangan ini.

Maklum, dari semua nama yang disebut itu ada banyak yang bukan manusia tanpa label atau embel-embel.

Semoga urusan identitas yang dibutuhkan buat bikin surat nikah sampai visa untuk jalan-jalan ke luar negeri ini tak membuat ujaran baru semacam “lepas dari mulut harimau, lolos dari mulut buaya, lalu diterkam singa” karena tak tuntas atau malah jadi berkembang tidak jelas juntrungan-nya.

Ingat, menjelang Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 saja sudah ada temuan e-KTP "impor" yang tentu saja palsu.

(Baca: Bea Cukai Temukan Puluhan KTP Palsu yang Dikirim dari Kamboja)

Satu lagi yang banyak tak dikabarkan, dugaan kerugian negara Rp 2,3 triliun yang jadi materi dakwaan itu pun rentan dipersoalkan. Angka tersebut menurut KPK merujuk hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Masalahnya, pada 9 Desember 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang isinya antara lain menyebut kerugian negara dalam kasus korupsi tak bisa mengacu kepada hasil audit BPKP.

Nah loh! Masih panjang sepertinya drama e-KTP ini....

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X