Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Sebagian Anggota Pansus Pemilu yang Berangkat ke Jerman dan Meksiko

Kompas.com - 03/03/2017, 10:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dikritik. Beberapa pihak menilai tak ada urgensi dari kunjungan tersebut dan sistem kepemiluan negara lain bisa dipelajari tanpa harus kunjungan kerja.

Waktu pembahasan juga dinilai mepet karena ditargetkan rampung April 2017 atau awal Mei 2017.

Terkait kritikan tersebut, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto menyebutkan bahwa tak semua anggota Pansus melaksanakan kunker tersebut, tetapi hanya pimpinan dan sejumlah anggota.

Namun, Yandri tak bisa memastikan jumlah anggota yang ikut. Adapun jumlah total anggota Pansus adalah 30 orang.

"Ada juga yang enggak berangkat. Belum ada konfirmasi terakhir," ucap Yandri di Kompleks Parlemen, Kamis (2/3/2017).

(Baca: Ini Alasan Pansus Pemilu Studi Banding ke Jerman dan Meksiko)

Yandri menganggap munculnya kritikan dari sejumlah pihak adalah hal biasa. Kritik dianggap menjadi pemacu agar Pansus bekerja dengan serius menjalankan amanah untuk belajar mengenai pemilu dari negeri orang.

Namun, ia menegaskan bahwa kunker luar negeri tersebut perlu dilakukan karena ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari tanpa peninjauan secara langsung.

"Kita nonton bola di TV sama nonton bola di lapangan pasti beda. Semangatnya, kontaknya, pasti beda," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Yandri memastikan pihaknya akan fokus mendalami soal poin-poin tertentu dari Jerman dan Meksiko. Misalnya, terkait badan peradilan khusus pemilu, pbiayaan, pilkada serentak, dan pemungutan suara elektronik (e-voting).

(Baca: Ke Meksiko dan Jerman, Ini yang Bakal Dipelajari Pansus RUU Pemilu)

"Kami enggak akan ke mana-mana. Kami serius untuk itu," kata dia.

Pimpinan DPR RI akhirnya mengizinkan Pansus Pemilu untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto sempat mengevaluasi rencana Pansus tersebut. Pasalnya, waktu pembahasan RUU Pemilu sangat sedikit sehingga dibutuhkan anggota Pansus yang tetap di dalam negeri untuk membahas RUU tersebut.

Adapun kunker tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada 11 Maret mendatang dan pada 16 Maret Pansus sudah tiba kembali di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com