Diperiksa KPK, Soetikno Soedarjo Dikonfirmasi soal Suap untuk Emirsyah

Kompas.com - 14/02/2017, 19:28 WIB
Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo seusai diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/2/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo seusai diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/2/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Dalam pemeriksaan, Soetikno dikonfirmasi soal suap untuk Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

"Diperiksa terkait indikasi suap pada ESA, mantan Dirut PT Garuda Indonesia," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta.

(Baca: Jokowi Singgung Kasus Emirsyah Satar di Depan Para Bos BUMN)

Menurut Febri, pemeriksaan Soetikno kali ini terkait jabatannya selaku beneficial owner Connaught International Pte Ltd, sebuah perusahaan yang berdomisili di Singapura.

Dalam hal ini, penyidik KPK mendalami relasi Soetikno dengan perusahaan tersebut.

"Karena posisi beneficial owner ini agak berbeda dengan posisi formal perusahaan di Indonesia," kata Febri.

(Baca: Emirsyah Satar Disebut Kenal Soetikno Soedarjo Sejak Lama)

Seusai diperiksa di Gedung KPK pada Selasa sore, Soetikno tidak banyak memberikan komentar terkait materi pemeriksaannya.

Soetikno meminta agar materi pemeriksaan ditanyakan kepada penyidik KPK.

"Silakan ditanya saja pada penyidik. Saya mohon doanya saja, Pak," kata Soetikno.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X