Diperiksa KPK, Soetikno Soedarjo Dikonfirmasi soal Suap untuk Emirsyah

Kompas.com - 14/02/2017, 19:28 WIB
Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo seusai diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/2/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo seusai diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/2/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Soetikno Soedarjo menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Dalam pemeriksaan, Soetikno dikonfirmasi soal suap untuk Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.

"Diperiksa terkait indikasi suap pada ESA, mantan Dirut PT Garuda Indonesia," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta.

(Baca: Jokowi Singgung Kasus Emirsyah Satar di Depan Para Bos BUMN)

Menurut Febri, pemeriksaan Soetikno kali ini terkait jabatannya selaku beneficial owner Connaught International Pte Ltd, sebuah perusahaan yang berdomisili di Singapura.

Dalam hal ini, penyidik KPK mendalami relasi Soetikno dengan perusahaan tersebut.

"Karena posisi beneficial owner ini agak berbeda dengan posisi formal perusahaan di Indonesia," kata Febri.

(Baca: Emirsyah Satar Disebut Kenal Soetikno Soedarjo Sejak Lama)

Seusai diperiksa di Gedung KPK pada Selasa sore, Soetikno tidak banyak memberikan komentar terkait materi pemeriksaannya.

Soetikno meminta agar materi pemeriksaan ditanyakan kepada penyidik KPK.

"Silakan ditanya saja pada penyidik. Saya mohon doanya saja, Pak," kata Soetikno.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Nasional
Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Mahfud Minta Obligor BLBI Sukarela Bayar Utang ke Negara

Nasional
Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Didakwa Terima Pemberian 25,7 Miliar, Edhy Prabowo Tak Ajukan Keberatan

Nasional
Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ingin Zakat Digunakan untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Jokowi: Saya Imbau Pejabat Negara, Daerah hingga Swasta Bayar Zakat

Nasional
34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Seorang DPO Teroris di Jakarta Menyerahkan Diri ke Polsek Pasar Minggu

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Soal Reshuffle Kabinet, PAN: Sejak Awal Kami Dukung Kebijakan Pemerintah

Nasional
Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Mahfud: Hitungan Terakhir, Utang BLBI ke Negara Rp 110 Triliun Lebih

Nasional
Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Marak Ajakan Poligami Lewat Medsos, Guru Besar UI: Banyak Masyarakat yang Keliru Paham

Nasional
Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasdem Buka Peluang Generasi Z Jadi Caleg 2024

Nasional
Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar Terkait Izin Ekspor Benur

Nasional
PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

PKS Dorong Pemerintah Jadikan RUU Perampasan Aset sebagai Prioritas

Nasional
Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Vaksin Nusantara Menambah Kontroversi DPR Saat Pandemi, Ini Daftar Polemiknya

Nasional
BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

BMKG Dorong Pemda Tingkatkan Mitigasi dan Kewaspadaan Warga Terhadap Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X