Kompas.com - 03/02/2017, 16:58 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menyatakan, alasan pengajuan hak angket terkait dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum Demokrat, Susilo Nambang Yudhoyono (SBY), berasal dari fakta persidangan Basuki Tjahaja Purnama.

"Sempat terucap ada pembicaraan antara Pak Ma'ruf dengan Pak SBY yang kemudian dijadikan satu penggalan dalam persidangan dan menjadi fakta," kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

"Dan salah satu isu di situ adalah dugaan bukti yang dimiliki Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dan pengacaranya terkait hasil pembicaraan," lanjut Didik.

Dugaan penyadapan itu, menurut Didik, penting untuk ditelusuri kebenarannya. Dari situlah semuanya nanti akan terbongkar.

Jika terbukti dugaan penyadapan itu benar terjadi, menurut Didik, itu merupakan hal yang berbahaya bahi kehidupan berdemokrasi. Kondisi itu menandakan tak ada lagi perlindungan terhadap privasi warga negara.

(Baca: Selidiki Dugaan Penyadapan ke SBY, Demokrat Galang Hak Angket )

Saat ditanya terkait pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri yang telah menegaskan tidak pernah menyadap percakapan telepon SBY dan Ma'ruf Amin, Didik menjawab pihaknya tak mau berspekulasi.

Bagi Demokrat, pernyataan kuasa hukum Ahok yang mengaku memiliki bukti rekaman percakapan, secara tak langsung memunculkan dugaan penyadapan.

Oleh karena itu, nantinya melalui hak angket, Demokrat ingin mendengar penjelasan langsung dari institusi yang berwenang untuk menyadap seperti BIN dan Polri terkait dugaan itu.

"Justru kami ingin mengungkap dan mendengar langsung apa yang dimaksud mempunyai bukti rekaman, kalau memang ada potensi penyalahgunaan wewenang sudah menjadi kewajiban DPR untuk mengawasi," papar Didik.

Kompas TV Ketua MUI Jadi Saksi, Ini yang Didalami Pengacara Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Geledah Perusahaan Maming, KPK Amankan Sejumlah Dokumen

Nasional
24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

24 Agustus, Komisi III Bakal Rapat dengan Kapolri Bahas Pembunuhan Berencana Brigadir J

Nasional
Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Komnas HAM: Bharada E Bilang Ferdy Sambo Juga Menembak Brigadir J

Nasional
Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Konsul Haji Ingatkan Travel Umrah Tidak Berizin Bisa Dihukum Pidana

Nasional
Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Kejagung Bantarkan Penahanan Surya Darmadi Sementara Waktu Karena Sakit

Nasional
Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Pernah Benarkan Ada Kekerasan Seksual terhadap Istri Ferdy Sambo, Komnas Perempuan Beri Penjelasan

Nasional
Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Tindak Lanjut Mandat Pendataan Pegawai Non-ASN

Nasional
Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi 'Online' Polisi, Ini Tanggapan Polri

Info Viral Kaisar Sambo dan Jaringan Judi "Online" Polisi, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Fraksi Golkar MPR Protes soal PPHN, Bamsoet: Bisa Kita Bicarakan di Internal Partai

Nasional
Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Masih Rendah?

Nasional
Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Masih Dalami Kerugian Negara di Kasus Bansos, KPK: Mudah-mudahan Akhir Tahun Ada Kejelasan

Nasional
Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Mahfud Ungkap Alasan Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu Melalui Non-yudisial

Nasional
KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

KPK Condong Ingin Satukan Berkas Perkara Surya Darmadi dengan Kejagung

Nasional
Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Hari Ini, Polri Sampaikan Hasil Pemeriksaan Istri Irjen Ferdy Sambo Terkait Tewasnya Brigadir J

Nasional
Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Kepala Otorita Sebut 65 Persen Lahan IKN Akan Dijadikan Hutan Tropis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.