Amran Mustary Didakwa Terlibat Suap Proyek Pembangunan Jalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary, didakwa melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup.

Dalam dakwaan jaksa, ia dinyatakan terlibat kasus dugaan suap pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara dari perusahaan rekanan bersama sejumlah anggota Komisi V DPR.

"Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji," ujar jaksa penuntut dari KPK, Iskandar Marwanto, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Ia mengatakan, terdakwa Amran melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR, yakni Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro dan Musa Zainuddin untuk mengupayakan program pembangunan tersebut masuk dalam "program aspirasi" anggota Komisi V.

Amran mengupayakan agar proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan para pengusaha atau disebut sebagai rekanan.

Adapun rinciannya, dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, sejumlah Rp 7,275 miliar dan SGD 1,143,846; dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng sebesar Rp 4,980 miliar; dari Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Artha John Alfred, sebesar Rp 500 juta. Kemudian, dari Komisaris PT Papua Putra Mandiri, Henock Setiawan alias Rino sejumlah Rp 500 juta; dan dari Direktur CV Putra Mandiri, Charles Franz alias Carlos sejumlah Rp 600 juta.

Iskandar mengatakan, bermulanya kasus ini pada Juli 2015 bersamaan dengan pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga antara Komisi V DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ketika itu, Amran menyampaikan kepada Abdul Khoir dan Alfred terkait program aspirasi anggota Komisi V DPR Tahun Anggaran 2016.

Kemudian, agar program tersebut bisa diloloskan kepada Abdul Khoir dan kawan-kawan rekanan maka diperlukan uang untuk diserahkan kepada anggota Komisi V DPR.

Amran dianggap mengatur besaran uang yang diterima para anggota DPR tersebut.

Pada 6 hingga 9 Agustus 2015, anggota Komisi V DPR mengunjungi Maluku.

Dalam kunjungan itu, Amran memperkenalkan Abdul Khoir kepada Mohamad Toha.

Amran dan Khoir juga menyampaikan kepada Toha agar menyalurkan program aspirasinya untuk pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara. 

Ia kemudian meminta Khoir memberikan Rp 455 juta untuk diberikan kepada anggota Komisi V.

Khoir pun memberikannya melalui Amran.

Terdakwa Amran kemudian meminta fee sebesar Rp 3 miliar kepada Abdul Khoir.

Khoir lalu menghubungi Aseng, Rino, Carlos, dan Hong Arta dengan kesepakatan bahwa perusahaaan mereka juga mendapatkan proyek dari program aspirasi DPR tersebut.

Hong Arta, Aseng, dan Rino setuju, kemudian mengirimkan uang kepada Khoir.

Adapun besarannya, masing-masing Rp 500 juta, sedangkan Carlos mengirim Rp 600 juta.

Akhirnya, terkumpul sebanyak Rp 2,6 miliar yang kemudian diserahkan kepada Amran. Dalam perkembangan kasus ini, lanjut Iskandar, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P Damayanti juga menerima 328.000 dollar Singapura, atau sekira 8 persen dari proyek pelebaran Jalan Tehori-Laimu senilai Rp 41 miliar.

Uang diberikan oleh Abdul Khoir pada 25 November 2015 di Restoran Merah Delima, Jakarta Selatan, melalui Dessy Ariyati Edwin dan Julia Prasetyarini alias Uwi yang merupakan rekan Damayanti.

Uang tersebut kemudian dibagikan kepada tiga pihak, yakni Damayanti, Dessy, dan Uwi.

Adapun rinciannya, Damayanti menerima SGD245.700, sedangkan Dessy dan Uwi masing-masing menerima 41.150 dollar Singapura.

Iskandar melanjutkan, pada 7 Januari 2016, Abdul Khoir juga memberikan fee kepada Budi Supriyanto sebesar 404.000 dollar Singapura melalui Dessy dan Uwi di Foodcourt Pasaraya Melawai, Jakarta Selatan.

Kemudian, pada 11 Januari, Uwi menyampaikan fee yang diterima Budi, yakni sebesar 6 persen dari proyek rekontruksi Jalan Werinama-Laimu senilai Rp 50 miliar atau 305.000 dollar Singapura.

Uang diberikan di Restoran Soto Kudus, Tebet, Jakarta Selatan.  Damayanti, Dessy, dan Uwi, masing-masing memperoleh 33 ribu dollar Singapura, atau dua persen dari proyek rekontruksi Jalan Werinama-Laimu ini.

Dalam kasus ini, anggota Komisi V dari Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Taufan Tiro juga ikut menerima fee dari program aspirasi Rp 100 miliar untuk pembangunan dan rekonsruksi Jalan Wayabula-Sofi.

Proyek tersebut rencananya diserahkan kepada Abdul Khoir.

Uang yang diterima Andi pada 2015 ini berlangsung beberapa kali.

Pada 10 November ia menerima Rp 2 miliar yang dikonversi dalam mata uang dollar Singapura atau sekira 206.718 dollar Singapura.

Pada 12 November, Andi menerima Rp 200 juta; kemudian pada 19 November ia menerima sebesar 205.128 dollar Singapura, dan pada 1 Desember 2015 ia menerima Rp 500 juta.

Musa Zainuddin, anggota Komisi V fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga menerima fee dari program aspirasi senilai Rp 250 miliar.

Dalam program aspirasi Musa, pihak yang diberikan tanggung jawab menanganinya adalah Aseng dan Abdul Khoir.

Aseng mengerjakan proyek pembangunan Jalan Puri-Waisala senilai Rp 50,44 miliar, sedangkan Abdul Khoir mengerjakan proyek Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 54,32 miliar.

Abdul Khoir dan Aseng memberikan fee secara bertahap kepada Musa melaui Jailani, tenaga ahli di DPR.

Pada 28 Desember 2015, Jaeilani menyampaikan fee untuk Musa sebesar Rp 3,8 miliar dan 328.337 dollar Singapura.

Sementara itu, Rp 1 miliar digunakan Jaeilani dan Rino masing-masing Rp 500 juta.

"Atas perbuatannya, Amran pun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. Pasal 65 ayat (1) KUHP," ujar Iskandar.