Kompas.com - 07/12/2016, 08:43 WIB
Salah seorang petugas terlihat sedang mengecek KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tigaraksa Tangerang, Senin (31/8/2016). Sebagian besar warga mengurus e-KTP, KK, dan akta kelahiran. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISalah seorang petugas terlihat sedang mengecek KTP di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tigaraksa Tangerang, Senin (31/8/2016). Sebagian besar warga mengurus e-KTP, KK, dan akta kelahiran.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kartu Tanda Penduduk (KTP) kian hari menjadi begitu penting bagi masyarakat Indonesia. Tak heran, berbagai layanan publik dewasa ini mensyaratkan data kependudukan warga dalam KTP.

Pekerjaan, pendidikan, pencatatan pernikahan, hingga layanan kesehatan membutuhkan data tersebut.

Namun, masih ada kendala yang dirasakan sebagian warga negara Indonesia guna mendapatkan KTP. Masalah itu timbul karena hadirnya diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan minoritas.

Ini seperti dialami Nurhalim, warga Desa Manislor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sejak 2012, Nurhalim tak dapat melakukan perekaman e-KTP karena diketahui sebagai penganut Ahmadiyah.

Nurhalim menjelaskan, kesulitan mendapatkan e-KTP awalnya muncul karena adanya fatwa MUI setempat mengenai Ahmadiyah.

"Kami awalnya kesulitan karena ada fatwa MUI itu," tutur Nurhalim saat menyambangi Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Namun, Nurhalim dan 1.600 warga Desa Manislor lainnya tak menyerah memperjuangkan haknya. Mereka kemudian menemui para ulama dan pesantren di Kabupaten Kuningan guna memberi pengertian mengenai Ahmadiyah.

Upaya itu membuahkan hasil. Hubungan penganut Ahmadiyah dengan ulama setempat saat ini mulai membaik. Meski tak dipungkiri masih ada tekanan dari gerakan intoleran.

"Setelah kami temui para ulama, tekanan itu semakin berkurang. Sekarang hubungan kami dengan ulama di Kabupaten Kuningan sudah membaik," kata Nurhalim.

Setelah hubungan dengan ulama membaik, Nurhalim berpikir penganut Ahmadiyah di Desa Manislor sepatutnya juga bisa mendapatkan e-KTP. Namun, masih ada juga warga yang kesulitan mendapatkan akses pelayanan e-KTP.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Nasional
Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Nasional
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.