Kompas.com - 09/11/2016, 19:59 WIB
Sejumlah pimpinan organisasi massa Islam usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (9/11/2016). Fabian Januarius KuwadoSejumlah pimpinan organisasi massa Islam usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (9/11/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pimpinan organisasi massa Islam yang diundang ke Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (9/11/2016) sore, untuk menenangkan umat.

Permintaan ini menyusul unjuk rasa besar-besaran pada 4 November 2016 lalu, yang menuntut proses hukum perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Permintaan itu kemudian direspons positif oleh pimpinan ormas Islam hadir.

"Kami apresiasi Presiden yang meminta kami datang untuk berkomunikasi bagaimana sebenarnya untuk menenangkan umat, bagaimana sebenarnya berkomunikasi langsung dengan umat melalui ormas Islam," ujar Ketua Jami'atul Washliyah Yusnar Yusuf Rangkuti di Kantor Presiden, usai bertemu Presiden.

Yusuf mengatakan, pimpinan ormas Islam yang hadir siap memenuhi permintaan Jokowi. "Kami bersiap untuk bisa menenangkan umat Islam," ujar dia.

(Baca: Respons Demo 4 November, Jokowi Minta Masukan Pimpinan Ormas Islam)

Meski demikian, Yusuf mengingatkan agar pemerintah tetap menepati janjinya untuk memperlakukan perkara itu secara cepat, adil dan transparan.

"Permintaan kami adalah bagaimana seseorang yang telah melakukan yang disebut MUI melakukan penistaan agama, diproses hukum dengan benar, adil, jangan pura-pura. Tadi kami sampaikan secara gamblang dan terbuka kepada Pak Presiden," ujar Yusuf.

Yusuf yakin Presiden berkomitmen atas apa yang sudah dijanjikan, yakni tidak mengintervensi dan melindungi Ahok dalam perkara itu.

Sebanyak 17 orang pimpinan ormas Islam yang hadir dalam pertemuan. Antara lain, Habib Nabil Al Musala dari Majelis Rasulullah, Khofifah Indar Parawansa dari Muslimat NU, Anggia Emarini dari Fatayat NU, Mahfud MD dari KAHMI, Hamdan Zoelva dari Syarikat Islam dan Yaqut Qolil Qiumas dari GP Anshor.

Pertemuan para ulama dan habib dengan Presiden yang berlangsung tertutup tersebut berlangsung sekitar satu jam.

(Baca juga: Menteri Agama Imbau Masyarakat Percayakan Kasus Ahok kepada Polisi)

Kompas TV Presiden Jokowi Tak Akan Intervensi Kasus Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal Usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa Sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal Usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa Sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

Nasional
Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
Politik Ala Anies dan Giring, Saling Sindir Saling Untung

Politik Ala Anies dan Giring, Saling Sindir Saling Untung

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

Nasional
Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Nasional
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

Nasional
KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

KPK Sita Rp 36 Miliar dari Terdakwa Proyek Pembangunan Jalan di Bengkalis

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Sekolah Boleh Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Sekolah Boleh Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.