Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Pimpinan Ormas Islam, Jokowi Tegaskan Lagi Tidak Lindungi Ahok

Kompas.com - 09/11/2016, 18:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmennya terhadap tuntutan demonstran pada 4 November 2016 lalu.

Jokowi tidak akan melindungi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atas perkara dugaan penistaan agama.

"Saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak akan pernah mengintervensi, apalagi melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama saat proses hukum ini sedang berjalan," ujar Jokowi di depan pimpinan organisasi massa Islam di Istana Merdeka, Rabu (9/11/2016).

Diketahui, ada 11 laporan polisi yang menuding bahwa Ahok diduga telah menodai agama melalui pernyataannya soal surat Al Maidah ayat 51. Polisi sedang mengusut perkara tersebut.

(Baca: Jokowi: Saya Tidak Akan Lindungi Basuki Tjahaja Purnama)

Jokowi menegaskan, dia menghargai tuntutan pengunjuk rasa meski tidak menemui mereka secara langsung.

Jokowi juga telah memerintahkan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengusut perkara dugaan penodaan agama tersebut hingga tuntas dengan proses yang cepat, tegas, dan transparan.

"Tidak ada yang ditutup-tutupi karena kami ingin tidak timbul dugaan dan swasangka sehingga saya sudah memerintahkan Kapolri. Jika memang aturan hukumnya memungkinkan, dilakukan saja semuanya dalam keadaan terbuka," ujar Jokowi.

Pantauan Kompas.com, para pemimpin ormas Islam bertemu Presiden sekitar pukul 16.30 WIB. Hingga pukul 17.24 WIB, pertemuan masih berlangsung. 

(Baca: Pernyataan "Saya Tak Akan Lindungi Ahok" dari Jokowi yang Ditunggu-tunggu...)

Dari informasi yang diterima, ada 17 pimpinan ormas Islam yang hadir dalam pertemuan, antara lain Habib Nabil Al Musawa dari Majelis Rasulullah, Khofifah Indar Parawansa dari Muslimat NU, Anggia Emarini dari Fatayat NU, Mahfud MD dari KAHMI, Hamdan Zoelva dari Syarikat Islam, dan Yaqut Qolil Qiumas dari GP Anshor.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak Pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak Pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com