Pemerintah Akui Banyak Masalah Dampak UU Kewarganegaraan

Kompas.com - 25/08/2016, 16:23 WIB
Diaspora Indonesia menampilkan seni dan budaya Nusantara dalam Dragon Parade Lunar New Year Festival di Kota Orlando, Florida, Amerika Serikat, Minggu (14/2/2016). MARIANUS DHARMA DATUBARADiaspora Indonesia menampilkan seni dan budaya Nusantara dalam Dragon Parade Lunar New Year Festival di Kota Orlando, Florida, Amerika Serikat, Minggu (14/2/2016).
|
EditorSandro Gatra

(baca: Menpora: Seharusnya Orangtua Gloria Ajukan Permohonan Dwikewarganegaraan)

Kasus yang muncul selama ini, kata Freddy, banyak orangtua yang belum mengetahui mengenai ketentuan batas waktu tersebut sehingga tidak mendaftarkan anaknya agar berstatus WNI.

"Dulu tujuannya agar mereka cepat daftar, tapi kan ternyata walaupun fiksi hukum seluruh UU wajib diketahui, tapi belum banyak yang mengetahui, kan kasian orang-orang seperti ini," ujar dia.

Sedangkan pasal 42 berbunyi "Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda."

Menurut Freddy, masalah yang muncul selama ini adalah diaspora kesulitan dalam mengurus sesuai prosedur karena tinggal di luar negeri.

"Orang Indonesia yang tinggal lama di luar negeri ini serba susah mau ngapain juga di Indonesia. Dia sulit untuk kembali ke Indonesia," lanjut dia.

Revisi

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Satya Arinanto menjelaskan, ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan tersebut, yakni dengan merevisi UU No. 12/2006.

Mereka yang merasa menjadi korban UU itu bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Tapi ini harus menunggu persetujuan MK dulu untuk bisa judicial review. Korban ini harus memiliki argumen kuat untuk bisa disetujui oleh MK," kata Satya.

Cara lain, kata Satya, merevisi lewat jalur DPR. Ia menganggap cara ini lebih baik lantaran revisi UU Kewarganegaraan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019, meskipun belum menjadi prioritas.

Senada dengan Satya, Freddy berharap publik mendorong DPR merevisi UU tersebut bersama pemerintah.

"Saya berharap revisi di DPR melihat masukan dari pemerintah, publik, juga terhadap masalah faktual yg ada," tandas dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X