Pemerintah Akui Banyak Masalah Dampak UU Kewarganegaraan

Kompas.com - 25/08/2016, 16:23 WIB
Diaspora Indonesia menampilkan seni dan budaya Nusantara dalam Dragon Parade Lunar New Year Festival di Kota Orlando, Florida, Amerika Serikat, Minggu (14/2/2016). MARIANUS DHARMA DATUBARADiaspora Indonesia menampilkan seni dan budaya Nusantara dalam Dragon Parade Lunar New Year Festival di Kota Orlando, Florida, Amerika Serikat, Minggu (14/2/2016).
|
EditorSandro Gatra

Mereka yang tidak mendaftarkan diri dalam jangka waktu tersebut tidak punya kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia.

(baca: Menpora: Seharusnya Orangtua Gloria Ajukan Permohonan Dwikewarganegaraan)

Kasus yang muncul selama ini, kata Freddy, banyak orangtua yang belum mengetahui mengenai ketentuan batas waktu tersebut sehingga tidak mendaftarkan anaknya agar berstatus WNI.

"Dulu tujuannya agar mereka cepat daftar, tapi kan ternyata walaupun fiksi hukum seluruh UU wajib diketahui, tapi belum banyak yang mengetahui, kan kasian orang-orang seperti ini," ujar dia.

Sedangkan pasal 42 berbunyi "Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda."

Menurut Freddy, masalah yang muncul selama ini adalah diaspora kesulitan dalam mengurus sesuai prosedur karena tinggal di luar negeri.

"Orang Indonesia yang tinggal lama di luar negeri ini serba susah mau ngapain juga di Indonesia. Dia sulit untuk kembali ke Indonesia," lanjut dia.

Revisi

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Satya Arinanto menjelaskan, ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan tersebut, yakni dengan merevisi UU No. 12/2006.

Mereka yang merasa menjadi korban UU itu bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Tapi ini harus menunggu persetujuan MK dulu untuk bisa judicial review. Korban ini harus memiliki argumen kuat untuk bisa disetujui oleh MK," kata Satya.

Cara lain, kata Satya, merevisi lewat jalur DPR. Ia menganggap cara ini lebih baik lantaran revisi UU Kewarganegaraan masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019, meskipun belum menjadi prioritas.

Senada dengan Satya, Freddy berharap publik mendorong DPR merevisi UU tersebut bersama pemerintah.

"Saya berharap revisi di DPR melihat masukan dari pemerintah, publik, juga terhadap masalah faktual yg ada," tandas dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X