Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: 1.500 Anak Terkena Vaksin Palsu

Kompas.com - 24/08/2016, 18:40 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengungkapkan, setidaknya 1.500 anak menerima vaksin palsu.

Data itu diperoleh Tim Bersih Satgas berdasarkan pemeriksaaan 14 rumah sakit dan 6 klinik yang mendapatkan distribusi vaksi palsu sejak 2014. 

Angka 1.500 anak itu berdasarkan data hasil penelusuran terakhir per 23 Agustus 2016.

"Sesudah dapat dari Bareskrim, kita lakukan verifikasi di rumah sakit tersebut, kita minta medical record dan data dari mereka," ujar Nila dalam rapat bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2016).

Berdasarkan data yang dirilis Kemenkes, 1.500 anak yang terkenal vaksin palsu terdapat di berbagai wilayah.

Sebanyak 915 anak di Provinsi DKI Jakarta, 211 anak di Provinsi Banten dan 374 anak di Provinsi Jawa Barat.

(baca: YLBHI: Kinerja Satgas Vaksin Palsu Lamban dan Tidak Transparan)

Nila mengatakan, pemerintah memberikan imunisasi ulang kepada korban. Menurut dia, imunisasi wajib diberikan kepada anak agar kekebalan tubuh mereka kembali.

Namun, ia mengakui ada korban vaksin palsu yang belum menerima imunisasi ulang dengan berbagai alasan.

Data Kemenkes, dari 1.500 anak tersebut, sebanyak 975 anak yang diberikan vaksin ulang.

Menurut Nila, sebanyak 37 anak lainnya tidak diberikan vaksin ulang karena tak ditemukan masalah kesehatan.

(baca: Korban Vaksin Palsu di Harapan Bunda Belum Dapat Jaminan Hak Sehat)

Kemudian, 303 anak menolak divaksin kembali, 31 anak berstatus sedang sakit, 113 anak tidak bisa dihubungi, 10 anak sedang di luar kota, 21 anak tidak hadir saat vaksin ulang, dan 10 anak karena alasan lainnya.

Nila menegaskan, jika masih ada orangtua yang ragu soal keaslian vaksi yang diterima anak sebelumnya, pihaknya akan melakukan imunisasi ulang terhadap anak tersebut.

"Misalnya belum yakin anak dapat vaksin, kalau ragu, boleh diberikan imunisasi ulang. Ini tidak ada namanya overdosis vaksin. Bagi yang ragu silakan juga berkonsultasi dengan dokter anak," tandas Nila.

(baca: BPOM: Banyak "Pintu" dan "Jendela" Pengadaan Vaksin pada Fasilitas Kesehatan)

Nila menjelaskan orangtua tidak perlu ragu dan takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anak. Pasalnya, vaksin dari pemerintah akan diberikan tanpa biaya.

"Kita menyatakan bahwa kami memberikan kembali gratis, kalau mau ke dokter pribadinya silahkan," tutur dia.

Kompas TV Rumah Tersangka Vaksin Palsu Sepi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com