Kompas.com - 13/08/2016, 19:13 WIB
Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu bersama denganĀ  Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuntut kepastian hukum terkait hak atas kesehatan, Sabtu (13/8/2016). Kristian ErdiantoAliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu bersama denganĀ  Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuntut kepastian hukum terkait hak atas kesehatan, Sabtu (13/8/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Satgas Vaksin Palsu untuk memublikasikan mekanisme, hasil kajian dan capaian kinerja dalam penanganan vaksin palsu.

Pengacara publik dari YLBHI, Wahyu Nandang mengatakan sampai saat ini belum ada informasi yang diberikan ke masyarakat terkait alur peredaran vaksin palsu secara jelas.

Publik tidak mendapat kejelasan waktu pasti vaksin palsu beredar di rumah sakit tertentu. Selain itu satgas juga tidak mengumumkan jenis vaksin palsu apa saja yang tersebar.

(Baca: Korban Vaksin Palsu di Harapan Bunda Belum Dapat Jaminan Hak Sehat)

"Tidak ada respons yang baik dari Pemerintah. Sampai saat ini korban dan masyarakat luas masih dalam kondisi gelisah, tidak melihat arah yang jelas dari penyelesaian kasus vaksin palsu ini," ujar Wahyu saat memberikan keterangan di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2016).

Wahyu menuturkan, pertanggungjawaban pemerintah tidak cukup hanya dengan membentuk badan satuan tugas (satgas) jika kinerjanya tidak dikontrol secara serius.

Pemerintah harus memastikan bahwa kinerja satgas mampu menjawab penyelesaian kasus dari hulu hingga ke hilir secara cepat, transparan, komprehensif dan akuntabel agar kejadian peredaran vaksin palsu tidak terulang kembali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan pemantauan dan informasi yang diperoleh YLBHI, diduga rantai kejahatan bisnis vaksin palsu memiliki kaitan dengan jalur suplai, distribusi resmi, dan badan-badan pemantau dari pihak pemerintah melalui pedagang besar farmasi.

Wahyu juga menilai kinerja satgas tersebut sangat lamban dan tidak transparan. Seolah tidak menjawab persoalan yang ada selama ini.

"Akan sangat aneh jika penanganan vaksin palsu ini tidak mampu menyentuh sampai ke bagian hulu," ungkap Wahyu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luas Indonesia Bertambah, Tapi Tak Ada yang Peduli...

Luas Indonesia Bertambah, Tapi Tak Ada yang Peduli...

Nasional
Daftar 17 Dubes yang Dilantik Jokowi, Fadjroel Rachman, Rosan, hingga Eks Jubir Timses

Daftar 17 Dubes yang Dilantik Jokowi, Fadjroel Rachman, Rosan, hingga Eks Jubir Timses

Nasional
Jokowi Lantik Eks Jubir Tim Kampanyenya di Pilpres 2019 Jadi Dubes RI untuk Kuwait

Jokowi Lantik Eks Jubir Tim Kampanyenya di Pilpres 2019 Jadi Dubes RI untuk Kuwait

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19 Saat Akhir Tahun

Ini Upaya Pemerintah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19 Saat Akhir Tahun

Nasional
Dokter Dinilai Punya Peran Penting Dalam Edukasi Masyarakat Jelang Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19

Dokter Dinilai Punya Peran Penting Dalam Edukasi Masyarakat Jelang Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19

Nasional
Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu

Pimpinan Komisi VIII: Kemenag untuk Semua, Bukan Satu Kelompok Tertentu

Nasional
Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Dubes RI untuk Kazakhstan

Jokowi Lantik Fadjroel Rachman Jadi Dubes RI untuk Kazakhstan

Nasional
Jokowi Lantik Ivan Yustiavandana sebagai Kepala PPATK Baru

Jokowi Lantik Ivan Yustiavandana sebagai Kepala PPATK Baru

Nasional
Pimpinan Komisi VIII Minta Menag Konsisten Berpandangan Baik Soal Kemenag

Pimpinan Komisi VIII Minta Menag Konsisten Berpandangan Baik Soal Kemenag

Nasional
Ada Unggahan Medsos atas Nama Andi Putra Kuansing, KPK Geledah Kamar Tahanannya

Ada Unggahan Medsos atas Nama Andi Putra Kuansing, KPK Geledah Kamar Tahanannya

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Nasional
Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

Nasional
Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.