BPOM: Banyak "Pintu" dan "Jendela" Pengadaan Vaksin pada Fasilitas Kesehatan

Kompas.com - 12/08/2016, 06:22 WIB
Direktur pengawasan distribusi Produk Terapetik dan PKRT, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Arustiyono dalam diskusi di Jakarta, Kamis (11/8/2016). Ambaranie Nadia K.MDirektur pengawasan distribusi Produk Terapetik dan PKRT, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Arustiyono dalam diskusi di Jakarta, Kamis (11/8/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Arustiyono mengatakan, bukan rahasia lagi jika sejumlah fasilitas kesehatan kedapatan menyelundupkan vaksin dan obat-obatan dari distributor tidak resmi.

Ia menegaskan bahwa rumah sakit dan klinik hanya boleh menerima obat dari sumber yang resmi dan tercatat di BPOM.

"Banyak pintu dan jendela pengadaan vaksin di klinik atau RS. Kalau pengadaan vaksin dan obat dari banyak pintu, tidak bisa dikontrol," ujar Arustiyono dalam diskusi di Jakarta, Kamis (11/8/2016).

Banyaknya pintu tersebut membuka celah bagi pengedar obat dan vaksin palsu untuk masuk ke fasilitas kesehatan.

Menurut dia, hal itulah yang melatarbelakangi banyaknya oknum petugas medis, mulai dari perawat hingga dokter yang dijerat Bareskrim Polri atas penggunaan vaksin palsu.

"Kalau salesman datang ke RS, murah senyum, kemudian itu dipilih, itu salah. Harus dicek lagi dia punya izin tidak, ada sertifikasi tidak dari laboratorium," kata Arustiyono.

"Kalau tidak dilakukan dengan benar, bisa disusupi vaksin palsu," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Industri obat yang resmi harus melalui serangkaian proses untuk bisa mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Mulai dari rvaluasi protokol uji klinik, pengajuan izin edar, hingga akhirnya vaksin tersebut diproduksi.

Arustiyono ingin BPOM memiliki kewenangan untuk mengecek keaslian vaksin yang masuk ke rumah sakit dan klinik dengan melihat distributornya.

"Kalau tidak resmi, kami segel. Kemudian mami sampling vaksinnya, cek di laboratorium. Nanti akan dicek palsu apa tidak," kata Arustiyono.

Rumah sakit dan klinik pun harus bisa menunjukkan faktur pembelian vaksin.

Jika pihak fasilitas kesehatan beralasan bukti pembeliannya hilang, kata Arustiyono, maka patut dicurigai mereka membeli vaksin palsu.

"Manajemen klinik di internalnya juga harus mengecek, tidak boleh banyak pintu dalam pengadaan. Kami minta diberi akses untuk mengetahui pengadaan, untuk membantu apakah produknya palsu atau ilegal," kata dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.