Wapres: 2018 yang Tak Bayar Pajak Jadi Musuh Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengusaha yang belum membayar pajak diharapkan dapat memanfaatkan program pengampunan pajak yang diatur UU Pengampunan Pajak. Hal itu diperlukan agar para pengusaha tidak terlibat persoalan lebih kompleks lagi nantinya.

Pernyataan itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menyosialisasikan UU Tax Amnesty di depan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Kalla mengatakan, peraturan terkait pajak akan semakin tegas pada 2018. “2018 siapa yang tidak bayar pajak akan menjadi musuh bersama. Karena itu sekarang negara menyayangi anda semua supaya anda tidak ada masalah di dunia ini,” kata Kalla.

(Baca: Wapres Anggap Sombong Pengusaha yang Tak Mau Pakai "Tax Amnesty")

Menurut dia, mulai tahun tersebut akan berlaku sistem informasi perpajakan terbuka di seluruh dunia.

Dengan sistem tersebut, para pengusaha yang belum membayar pajak akan dianggap layaknya seorang teroris.

“Yang namanya sistem terbuka itu seperti itu. Oh ada uang di sini, di Swiss, dari mana asalnya, oh dari Indonesia, tidak bayar pajak, ah ditangkap,” kata dia.

Ia menambahkan, pemeritah kini tengah menyusun sistem teknologi perpajakan terbaru. Dengan sistem tersebut akan terpantau mana pengusaha yang nakal dan tid

ak.

“Mudah-mudahan selesai tahun depan. Semua transaksi akan terpantau. Jadi sebelum itu, mari kita berdamai, dengan apa, ungkap, tebus, anda tidur nyenyak,” kata dia.