Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Anggap Sombong Pengusaha yang Tak Mau Pakai "Tax Amnesty"

Kompas.com - 21/07/2016, 12:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar pengusaha memanfaatkan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR.

Menurut Kalla, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi pengusaha yang masih memiliki masalah dengan urusan pajaknya.

"Kalau tidak mau pakai, artinya sombong. Pemerintah sudah kasih kesempatan," kata Kalla saat menghadiri sosialisasi UU Pengampunan Pajak di hadapan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/7/2016).

Kalla mengatakan, pengampunan pajak yang diberikan pemerintah kepada para pengusaha merupakan kesempatan langka. Belum tentu langkah serupa akan diberikan dalam kurun waktu dekat.

 

(Baca: Ada Upaya Singapura Jegal "Tax Amnesty", Ini Kata Kemenkeu)

Pemerintah sebelumnya pernah menerapkan pengampunan, yaitu saat mengatasi kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Saat itu, pemerintah berjanji tidak akan menghukum anggota gerakan separatis tersebut asal mematuhi apa yang disyaratkan pemerintah.

"Diberikan amnesti kepada ribuan orang yang semestinya dipenjara, tetapi ada satu syaratnya, 'eh itu senjata yang kau bawa serahkan, maafin kalian'. Jadi, mereka setor senjata, setor senjata, aman,” kata dia.

 

(Baca: "Tax Amnesty" Diganggu Singapura dan Digugat di MK, Apindo Siap Pasang Badan)

Untuk program pengampunan pajak, ada beberapa ketentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha jika ingin diberi pengampunan. Aturan itu telah diatur di dalam UU Pengampunan Pajak.

JK menambahkan, pemerintah sengaja menerapkan tax amnesty pada tahun ini. Sebab, pada tahun 2018, sudah diterapkan sistem perbankan terbuka dunia.

(Baca: Jokowi: Saya Tahu Banyak yang Simpan di Swiss, Singapura)

Dengan sistem tersebut, apabila ada pengusaha yang tidak membayar pajak, mereka dapat diburu layaknya teroris.

"Yang namanya sistem terbuka itu seperti itu. Oh, ada uang di sini, di Swiss, dari mana asalnya, oh dari Indonesia, tidak bayar pajak, ah ditangkap. Ini jadinya. Jadi, ini kemurahan pemerintah agar kita tidur enak," kata dia.

Kompas TV Pengampunan Pajak Akan Dimulai Senin Depan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Anies dan Ganjar Diminta Tiru Prabowo, Hadiri Pelantikan Presiden meski Kalah di Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com