Kompas.com - 28/06/2016, 23:07 WIB
Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat pleno pemilihan ketua dan wakil ketua KY periode paruh waktu pertama 2015-2020, di Gedung KY, Kramat Raya, Jumat (26/2/2016).



Kristian ErdiantoKetua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari memberikan keterangan kepada wartawan usai rapat pleno pemilihan ketua dan wakil ketua KY periode paruh waktu pertama 2015-2020, di Gedung KY, Kramat Raya, Jumat (26/2/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Yudisial (KY) kali ini memiliki standar tinggi dalam memilih calon hakim Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan dengan harapan adanya perbaikan kinerja peradilan di MA.

"Karena itu, kami tidak mau bertaruh misalnya hanya untuk memenuhi keinginan MA, tidak. Kita punya standar sendiri," kata Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari di Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Standar pemilihan hakim didasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. KY kali ini juga mengundang para ahli dalam menyeleksi calon hakim agung, di antaranya Ahamd Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, dan Azyumardi Azra.

Ada 19 calon hakim agung yang kini dalam proses seleksi. Mereka terdiri dari 15 calon hakim agung dan empat hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi.

(Baca: Calon Hakim Agung Dicecar soal Transaksi Mencurigakan hingga Emas Batangan)

"Penilaian tertutup kami milih namanya siapa. Ada sistem yang dibuat dan computerize. Enggak bisa manipulasi lagi," ucap Aidul.

Terkait adanya hakim yang memiliki rekam jejak transaksi mencurigakan, Aidul menyebut penilaian bersifat kumulatif di antara panelis.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Akumulasi sembilan orang itu. Bisa saja saya nilai baik, yang lain buruk. Tetapi, hasilnya tidak akan jauh dari persepsi yang berkembang selama ini, yaitu hakim yang tidak banyak bermasalah secara integritas itu umumnya yang lolos," tutur Aidul.

(Baca: Calon Hakim Agung Akui Pernah Didekati Pengacara dan Digoda Suap )

KY secara resmi meluluskan 15 orang calon hakim agung dan empat orang calon hakim ad hoc Tipikor di Mahkamah Agung.

Calon hakim agung (CHA) yang dinyatakan lolos, tiga orang CHA berasal dari kamar pidana, lima orang dari kamar perdata, tiga orang dari kamar agama, dua orang dari kamar tata usaha negara, dan dua orang dari kamar militer.

Proses seleksi wawancara terhadap 15 orang ini telah dilakukan pekan lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X