Kompas.com - 17/06/2016, 14:44 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan, meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meyakinkan para pendukungnya bahwa dirinya tetap akan maju lewat jalur independen.

Pernyataan tersebut diungkapkannya terkait langkah "Teman Ahok" dan sejumlah elemen masyarakat untuk mengajukan uji materi atau judicial review revisi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Meski substansi gugatan belum dapat dipastikan, salah satu pasal yang kerap dibicarakan sebelumnya adalah Pasal 48 tentang peraturan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan.

"Pak Ahok yakinlah dirinya (maju) melalui jalur independen. Yakinkan timnya, Teman Ahok, Batman, dan lainnya bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan dukungan rakyat," ujar Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2016).

(Baca: Hari Ini, "Teman Ahok" Ajukan "Judicial Review" UU Pilkada ke MK)

Ia mengapresiasi langkah Teman Ahok untuk mengajukan judicial review tersebut. Namun, ia mengimbau agar semua pihak berupaya menghormati aturan main dalam UU dan tak menuding DPR mencoba menjegal calon independen melalui revisi UU Pilkada.

"UU ini dibuat tidak hanya untuk Jakarta, tetapi juga untuk 560 kabupaten/kota, 34 provinsi. Bagi kami di DPR terlalu kecil UU ini untuk terlalu difokuskan kepada Ahok," kata dia.

Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, mengatakan bahwa pihaknya bersama sejumlah elemen masyarakat akan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait Revisi UU Pilkada, Jumat.

(Baca: "Teman Ahok": Kenapa Verifikasi Faktual Dipaksa Tiga Hari?)

Gugatan ini juga diinisiasi oleh Ketua Umum Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), Fadjroel Rachman.

"Sebenarnya, yang mengajukan judicial review difasilitasi oleh GNCI. Kami salah satu pesertanya. Jadi, kami ikut, bukan diinisiasi oleh Teman Ahok," ujar Amalia.

Kompas TV DPR Jegal Calon Perseorangan?- Satu Meja eps 146 bagian 4
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Kepala Otorita Janji Warga di Sekitar IKN Tak Hanya Jadi Penonton Pembangunan

Nasional
Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Temuan PPATK, ACT Sengaja Himpun Dana Donasi Demi Raup Keuntungan

Nasional
Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Survei PWS: Prabowo Urutan Pertama Menteri dengan Kinerja Paling Baik

Nasional
PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ACT ke Anggota Al-Qaeda

Nasional
Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.