Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2016, 11:32 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ansory Siregar kembali mengajukan protes dalam rapat paripurna DPR, Kamis (2/6/2016), terkait Fahri Hamzah yang belum juga diganti dari posisinya sebagai wakil ketua DPR.

Padahal, Fraksi PKS sudah mengirimkan surat pengganti Fahri dengan Ledia Hanifa sejak awal April 2016.

"Tiga rapat paripurna sebelumnya waktu itu saya sudah interupsi terkait pergantian Fahri dengan Ledia Hanifa. Waktu itu pimpinan bilang proses sedang berlangsung, sedikit lagi. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak terjadi," kata Ansory dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

(Baca: Pimpin Paripurna DPR, Fahri Diprotes oleh Anggota F-PKS)

Ansory menegaskan, pimpinan DPR hanya juru bicara bagi anggota dan tak punya wewenang untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, pimpinan DPR seharusnya langsung mengeksekusi surat yang diajukan F-PKS.

"Belum pernah ada keputusan fraksi ditolak di pimpinan. Tolong jangan ada penyanderaan di sini pimpinan," tambah Ansory.

Ansory menyadari putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memenangkan Fahri Hamzah. Namun, dia meminta putusan sela itu dikesampingkan.

(baca: PKS Minta Waktu, Hakim Jatuhkan Putusan Sela Gugatan Fahri Hamzah)

Apalagi, pergantian yang diajukan PKS ini adalah terkait posisinya sebagai wakil ketua DPR, bukan sebagai anggota.

"Kalau sebagai anggota kita bisa memahami karena yang bersangkutan dipilih rakyat. Tapi kalau sebagai pimpinan DPR itu tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Pimpinan itu hak fraksi, hak partai," ucap Ansory.

Saat Ansory menyatakan interupsi, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pimpinan sidang terlihat berdiskusi dengan pimpinan DPR lainnya, yakni Ade Komarudin, Agus Hermanto dan Fadli Zon.

Adapun Fahri Hamzah tak hadir dalam sidang paripurna ini.

Setelah Ansory menyudahi interupsinya, Taufik hanya menjawab normatif. Dia memastikan tak ada niat pimpinan DPR untuk menunda-nunda pergantian Fahri Hamzah.

"Kita tak bisa intervensi keputusan fraksi. Hal-hal yang terkait surat masuk kita objektif independen. Kita akan sesegera mungkin meneruskan," ucap Taufik.

Pimpinan DPR sebelumnya sudah menggelar rapat soal surat pergantian yang diajukan Fraksi PKS.

Setelah rapat, pimpinan DPR memutuskan membentuk tim dari biro hukum Kesetjenan DPR untuk mengkaji apakah surat dari F-PKS itu bisa ditindaklanjuti.

Namun, hingga kini belum jelas apa hasil kerja dari tim yang dibentuk itu.

Kompas TV Fraksi PKS Protes Fahri Pimpin Sidang DPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Nasional
Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia

Nasional
3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

3 Rekomendasi Buat Jokowi Soal Skor Indeks Korupsi RI yang Menurun

Nasional
Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Pakar Sentil Cak Imin soal Usul Jabatan Gubernur Dihapus: Mungkin Enggak Baca Undang-undang

Nasional
Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Berkaca dari Kasus Wowon dkk, Kemen PPPA: Hati-hati, Jangan Mudah Diiming-imingi

Nasional
KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.