Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Simposium Lawan PKI Inginkan Dialog dengan Simposium Tragedi 1965

Kompas.com - 01/06/2016, 15:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Simposium "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengaku pihaknya ingin berdiskusi bersama dengan panitia penyelenggara Simposium Tragedi 1965.

"Makanya waktu panitia Simposium Arya Duta mau menyerahkan rekomendasinya ke pemerintah, kami minta mereka untuk tahan dulu, biar diserahkannya bersama dengan kami, setelah itu berdiskusi bersama dengan kami dan pemerintah," kata Kiki saat diwawancarai di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (1/6/2016).

Dia mengatakan tidak baik jika rekomendasi diserahkan secara terpisah karena informasi yang diterima pemerintah nantinya tidak utuh.

"Itu juga yang akan kami usulkan ke pemerintah, mari pemerintah bersama kedua pihak duduk bersama dan berdiskusi bersama, karena kedua pihak sama-sama punya hak untuk menyampaikan pendapat," tutur dia.

(Baca: Luhut Sebut Tak Ada Tarik-Menarik Kepentingan soal Hasil Simposium Tragedi 1965)

Kiki menambahkan bukan hanya para korban di tahun 1965 saja yang memiliki hak untuk bicara. Menurut dia, masyarakat sipil yang menjadi korban pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 juga punya hak yang sama.

Sebelumnya, Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (Purn) Budi Sujana mengatakan, diperlukan obyektivitas dan keterbukaan untuk meluruskan sejarah.

"Kami minta tolong, kalau mau bikin (simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," ujar dia.

Begitu pun dengan korbannya, kata Budi, tak hanya korban setelah 1965. Namun, juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 1948.

(Baca: Berbeda dengan Jokowi, Ryamizard Tolak Rencana Bongkar Kuburan Massal Tragedi 1965)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pun mengatakan simposium yang digagas para purnawirawan TNI menyikapi simposium 1965 bukanlah sebuah upaya tandingan.

"Enggak ada masalah. Biar makin banyak masukan biar selesai semuanya masalah HAM. Enggak ada tandingan-tandingan. Bagus-bagus saja biar tambah baik," ujar Luhut usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Amanat Nasional (PAN) di JIExpo, Jakarta, Minggu (29/5/2016).

Kompas TV Tragedi 65, Luhut: Tak Terpikir untuk Minta Maaf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandag Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku Bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com