Pelaksana Simposium Tandingan Minta Rekomendasinya Digabung dengan Simposium Tragedi 1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri meminta kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan untuk menunda pelaksanaan hasil rekomendasi dari Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965.

Menurut Kiki, rekomendasi dari simposium tersebut akan digabungkan dengan simposium tandingan bertajuk "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain" yang akan digelar pada 1-2 Juni 2016 mendatang.

"Kami yang minta agar rekomendasi di Hotel Aryaduta itu ditahan dulu. Nanti kami padukan dengan simposium yang kami buat," kata Kiki, saat konferensi pers di, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Kiki mengatakan, permintaan tersebut disampaikan saat Luhut berkunjung ke Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD).

Menurut dia, di depan Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono dan Jenderal TNI (Purn) Try Soetrisno, Luhut memaparkan apa yang sedang dikerjakan pemerintah, termasuk soal komunisme.

"Kami ingin menempatkan ini dalam bingkai kepentingan nasional bukan kepentingan kelompok," ucap Kiki.

Kiki mengatakan, pihaknya siap untuk duduk bersama membicarakan hasil rekomendasi dari kedua belah pihak.

"Kami sudah siap untuk duduk bersama berdialog untuk finalisasi rekomendasi," tutur Kiki.

Pada dasarnya, menurut Kiki, pihaknya setuju diadakannya rekonsiliasi pada peristiwa 1965. Untuk mencapai hal itu, ia menginginkan pembahasan rekonsiliasi dilakukan bersama-sama.