Kompas.com - 17/05/2016, 08:16 WIB
KPK kembali memeriksa anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, Senin (19/7/2013). Bendahara umum Partai Golkar itu akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus itu, Rusli Zainal, terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional XVII. KOMPAS.com/Icha RastikaKPK kembali memeriksa anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, Senin (19/7/2013). Bendahara umum Partai Golkar itu akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus itu, Rusli Zainal, terkait penyidikan kasus dugaan suap pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pembangunan venue lapangan tembak Pekan Olahraga Nasional XVII.
|
EditorSabrina Asril

3. "Akrab" dengan KPK

Setya Novanto juga merupakan wajah yang cukup sering wara-wiri ke Gedung KPK. Setidaknya, ada tiga kasus yang membuat Novanto kerap diperiksa sebagai saksi oleh lembaga anti-rasuah itu. Novanto sempat dikaitkan dengan kasus suap PON Riau, kasus suap Akil Mochtar, hingga korupsi e-KTP.

Di dalam kasus suap PON Riau, KPK mendalami keterlibatan Novanto dengan menggeledah ruangan Setya di lantai 12 Gedung DPR. Penggeledahan itu adalah upaya mengembangkan kasus yang sudah menjerat mantan Gubernur Riau Rusli Zainal, yang juga politikus Partai Golkar.

(Baca: Terseret Kasus PON Riau, Setya Novanto Merasa Dirugikan)

Terkait kasus ini, Setya membantah keterlibatannya. Dia juga membantah pernah menerima proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON Riau atau memerintahkan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Riau (Dispora Riau) untuk menyerahkan uang suap agar anggaran turun.

Pada kasus Akil Mochtar, Novanto pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar yang juga mantan politikus Partai Golkar.

(Baca: BBM Akil Sebut Setya dan Nirwan Bakrie Akan Biayai Sengketa Pilkada Jatim)

Nama Novanto sempat disebut dalam rekaman pembicaraan antara Akil Mochtar dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali. Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin.

"Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd (jadi) sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok atw (atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?" demikian bunyi pesan BBM yang dikirimkan Akil.

Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini, Novanto membantah adanya permintaan uang dari Akil. Dia mengaku telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar.

Sementara itu, dalam kasus terakhir, Novanto disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

(Baca: Nazaruddin Tuding Setya Novanto Terlibat Proyek E-KTP)

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai pengendali proyek e-KTP. Nazaruddin menuding Novanto membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

Novanto juga disebut mengutak-atik perencanaan dan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Terkait proyek e-KTP, Novanto membantah terlibat, apalagi membagi-bagikan fee. Dia mengaku tidak tahu-menahu soal proyek e-KTP.

Kompas TV Ucapan Selamat "Ngalir" untuk Setnov.

 

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Dukung Vaksin Buatan Dalam Negeri Selama Penuhi Persyaratan BPOM

TNI Dukung Vaksin Buatan Dalam Negeri Selama Penuhi Persyaratan BPOM

Nasional
Tindak Lanjuti Putusan MK Soal PSU Sabu Raijua, Ini Strategi yang Dilakukan KPU

Tindak Lanjuti Putusan MK Soal PSU Sabu Raijua, Ini Strategi yang Dilakukan KPU

Nasional
Tidak Bubarkan Kerumunan Acara Rizieq, Kecamatan Megamendung: Massa Begitu Banyak

Tidak Bubarkan Kerumunan Acara Rizieq, Kecamatan Megamendung: Massa Begitu Banyak

Nasional
Respons RSPAD soal 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Respons RSPAD soal 71,4 Persen Relawan Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Setahun Belum Putuskan Uji Materi UU KPK, MK Dinilai Sedang Cari Alasan Penolakan

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus Karantina

Sidang Rizieq Shihab, Camat Megamendung Tak Tahu Orang Pulang dari Luar Negeri Harus Karantina

Nasional
Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Survei Kepuasan atas Wapres Rendah, Setwapres: Padahal Agenda Luar Biasa Banyak

Nasional
Tinjau Vaksinasi untuk Seniman dan Budayawan, Sandiaga Berharap Sektor Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Tinjau Vaksinasi untuk Seniman dan Budayawan, Sandiaga Berharap Sektor Ekonomi Kreatif Segera Pulih

Nasional
Eks Pimpinan KPK Heran MK Belum Juga Putuskan Hasil Uji Materi UU KPK

Eks Pimpinan KPK Heran MK Belum Juga Putuskan Hasil Uji Materi UU KPK

Nasional
Anggota Komisi III Minta Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Anggota Komisi III Minta Pemerintah Cabut Paspor Jozeph Paul Zhang

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Kasatpol PP Bogor Beberkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Megamendung

Sidang Rizieq Shihab, Kasatpol PP Bogor Beberkan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Megamendung

Nasional
Pengembangan Vaksin Nusantara Tak Dipindah ke RSPAD Gatot Subroto

Pengembangan Vaksin Nusantara Tak Dipindah ke RSPAD Gatot Subroto

Nasional
Diplomasi Jokowi dan Mohamed Bin Zayed, Bertukar Nama untuk Penamaan Jalan hingga Beri Hadiah Masjid

Diplomasi Jokowi dan Mohamed Bin Zayed, Bertukar Nama untuk Penamaan Jalan hingga Beri Hadiah Masjid

Nasional
Fraksi PAN: Hentikan Dukung Mendukung Terkait Vaksin Nusantara, Ini Bukan Pilkada

Fraksi PAN: Hentikan Dukung Mendukung Terkait Vaksin Nusantara, Ini Bukan Pilkada

Nasional
Camat Sebut 20 Orang Reaktif Covid-19 Setelah Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Camat Sebut 20 Orang Reaktif Covid-19 Setelah Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X