Fitra: Ada 4 Modus Dugaan Penyelewengan Dana Hibah dan Bansos Provinsi Banten

Kompas.com - 08/05/2016, 17:34 WIB
Hasil kajian investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ditemukan adanya potensi korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2014-2015 sebesar Rp 378 Miliar. Kristian ErdiantoHasil kajian investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ditemukan adanya potensi korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2014-2015 sebesar Rp 378 Miliar.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan, ada empat modus yang terjadi dalam dugaan penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial dari APBD tahun anggaran 2014-2015 di Provinsi Banten.

Peneliti politik anggaran Fitra, Gurnadi Ridwan, menuturkan, pada tahun 2014, terdapat kasus barang atau dana hibah dari Pemerintah Provinsi kepada dinas pendidikan daerah tidak diketahui keberadaannya.

"Modus pertama, dana hibah cair, tetapi keberadaannya tidak ada. Ditemukan pada kasus di dinas pendidikan terkait bantuan hibah pada 2014," ujar Gurnadi saat memberikan keterangan pers di kantor Sekretariat Nasional Fitra, Jakarta, Minggu (8/5/2016).

Modus kedua, lanjut Gurnadi, terdapat beberapa proposal permohonan dana hibah bansos yang tidak jelas kelengkapannya.

Dalam data audit Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2015, Fitra menemukan adanya instansi, lembaga, dan organisasi masyarakat yang mendapatkan dana hibah dan bansos, tetapi tidak dilengkapi dengan proposal atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, Fitra mendapati adanya pemberian dana hibah secara berturut-turut ke 17 lembaga.

Padahal, kata Gurnadi, berdasarkan Pergub No 33 Tahun 2012 tentang Dana Hibah dan Bansos, Pemprov tidak berkewajiban memberikan dana tersebut secara berkala.

"Dana hibah itu tidak wajib diberikan secara berturut-turut. Harus ada penjelasan dari Pemprov kenapa dana itu diberikan secara berturut-turut," kata Gurnadi.

Modus terakhir yang ditemukan Fitra, terdapat 53 proposal dengan nilai Rp 13,3 triliun yang tidak tertib waktu.

Gurnadi menjelaskan, ada 53 lembaga yang menyerahkan proposal pada bulan Desember, sedangkan ketentuan yang berlaku mengatakan bahwa penerimaan permohonan pencairan hibah paling lambat pada akhir bulan Desember.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Gubernur No 33 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menerima permohonan pencairan hibah dari kepala unit kerja terkait paling lambat akhir bulan November pada setiap tahun anggaran.

"Praktik tersebut akan menyulitkan Pemprov untuk membuat laporan keuangan. Selain itu tidak ada keterangan dan alasan rasional kenapa proposal yang diserahkan pada bulan Desember itu diterima," ungkap Gurnadi.

Berdasarkan temuan tersebut, Fitra berharap Gubernur Banten Rano Karno harus memberikan penjelasan terhadap dugaan kebocoran APBD Banten 2014-2015 yang mengalir melalui dana bansos dan hibah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
UPDATE: 2.925 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 2.925 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Nasional
Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Nasional
Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Nasional
HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Nasional
2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Nasional
Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.