Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Udin Suchaini
ASN di Badan Pusat Statistik

Praktisi Statistik Bidang Pembangunan Desa

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Kompas.com - 24/04/2024, 06:35 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DINAMIKA sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persoalan penyaluran dana bantuan sosial perlu dijadikan pijakan perbaikan data sasaran nasional.

Bantuan sosial (bansos) yang dibutuhkan masyarakat perlu dijadikan standar, supaya tidak dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu.

Setidaknya ada dua persoalan: adanya lebih dari satu data sasaran bansos yang membuat pemberian bansos sporadis dan tidak adanya standar penyaluran bansos menjelang pemilu.

Padahal, nominal bansos yang diperoleh masyarakat miskin memiliki konsekuensi yang berbeda di setiap wilayah.

Menyatukan data

Data-data yang digunakan dalam sasaran perlindungan sosial wajib disatukan, supaya jelas siapa penerima dan apa kebijakan rutinnya.

Pertama, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data dasar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai Undang-Undang No. 13/2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang digunakan sebagai data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem, Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian bantuan Pangan Tahun 2024, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sesuai Instruksi Presiden No. 4/2022 dan Kepmenko PMK No. 30/2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sementara, jika masih ada data sasaran lainnya, perlu dipastikan dasar hukumnya supaya penyaluran bansos tidak dianggap sporadis.

Selanjutnya, data-data ini perlu dimutakhirkan bersama, supaya ada kepastian graduasi bagi keluarga penerima yang sudah sejahtera dan kalibrasi pemeringkatan kesejahteraan terutama bagi keluarga yang jatuh ke jurang kemiskinan supaya mendapatkan bantuan.

Karena, dinamika kesejahteraan sangat fluktuatif, bahkan perbedaan harian saja, potensi perubahan kesejahteraan cukup tinggi, apalagi pada masa pemulihan ekonomi seperti sekarang ini.

Jika ada data sasaran di luar data-data tersebut, maka isu politisasi bansos tetap akan mengemuka.

Tambah lagi, anggaran bansos dan perlinsos yang digunakan juga terserak di berbagai kementerian. Sehingga perlu standarisasi untuk dijadikan acuan, jika terjadi sidang PHPU kembali.

Standarisasi penyaluran Bansos

Bansos tetap bergulir siapapun kepala pemerintahan terpilih nantinya, sehingga kegiatan publisitas penyaluran bansos bermakna ganda sebaiknya disudahi.

Sehingga, pemerintah tidak perlu lagi membuat acara publisitas atau seremoni, yang berpotensi memunculkan kecurigaan publik bahwa bansos dipolitisasi.

Sementara, banyaknya kajian publik tentang peningkatan bansos setiap menjelang elektoral telah menjadi data statistik yang tidak bisa dihapus dari sejarah.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Pengusaha RBS Pernah Jadi Saksi Kasus Timah, Akan Jadi Tersangka?

Nasional
Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Tolak Konsep Panti Jompo, Risma: Tidak Sesuai Budaya Kita

Nasional
MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

MNEK 2025 Bali, TNI AL Akan Ajak Negara Peserta Lakukan Penghormatan ke KRI Nanggala

Nasional
Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Draf RUU TNI: Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Sesuai Kebijakan Presiden

Nasional
Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Biduan Nayunda Minta SYL Bayar Cicilan Apartemennya, Diberi Pakai Uang Pribadi

Nasional
Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Draf RUU TNI: Pensiun Perwira 60 Tahun, Khusus Jabatan Fungsional Bisa sampai 65 Tahun

Nasional
Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Survei PPI: Dico Ganinduto-Raffi Ahmad Paling Kuat di Pilkada Jateng

Nasional
SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

SYL Beli Parfum Rp 5 Juta, Bayar Pakai ATM Biro Umum Kementan

Nasional
Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Demokrat Tuding Suara PAN Meroket di Kalsel, Ricuh soal Saksi Pecah di MK

Nasional
TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

TNI AL Ajak 56 Negara Latihan Non-perang di Perairan Bali

Nasional
Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Taksi Terbang Sudah Tiba di IKN, Diuji coba Juli Mendatang

Nasional
Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Bamsoet Akan Rekomendasikan MPR 2024-2029 Kembali Kaji Amandemen UUD 1945

Nasional
Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Harta Kekayaan Eks Dirjen Minerba yang Jadi Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Dengar Warga Kesulitan Air Bertahun-tahun, Risma Tegur Kades di Aceh Utara

Nasional
Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Bertemu MPPR Tiongkok, Puan Berharap Bisa Perkuat Kerja Sama RI dan Tiongkok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com