Kejaksaan Agung Tahan Sekda Bengkalis Terkait Kasus Pembangkit Listrik

Kompas.com - 02/05/2016, 19:50 WIB
Ilustrasi tahanan Kejaksaan Agung Ambaranie Nadia K.MIlustrasi tahanan Kejaksaan Agung
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menahan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Burhanuddin dan Kepala Inspektorat Bengkalis, Mukhlis, terkait dugaan korupsi penyertaan modal.

Keduanya dijerat sebagai tersangka karena dianggap menggelapkan dana untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas, padahal tidak pernah terlaksana.

"Ini berkaitan dengan penggunaan dana Pemda yang dipakai untuk pembagunan tenaga listrik yang nyatanya sampai sekarang tidak ada," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (2/5/2016).

Keduanya ditahan di rumah tahanan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari pertama. Sebelumnya, penyidik telah terlebih dahulu menahan Tersangka Ribut Susanto di Salemba pada 28 April 2016.

Arminsyah mengatakan, penetapan Mukhlis dan Burhanuddin sebagai tersangka serta menahannya merupakan pengembangan dari tersangka yang dijerat sebelumnya dalam kasus ini.

Sebelumnya, Kejagung telah menjerat dua pelaku yang sudah disidangkan, yaitu Yusrizal Andayani selaku Direktur PT Bumi Laksamana Jaya dan Ari Suryanto selaku Staf Khusus Direktur PT Bumi Laksamana Jaya.

Arminsyah mengatakan, peran Mukhlis dan Burhanuddin dalam perkara ini sebagai pihak yang menyetujui adanya anggaran tersebut. Padahal, pengeluaran itu tidak dipakai sebagaimana peruntukannya.

"Ini macam-macam (disalahgunakannya). Jadi bukan untuk bikin itulah dia pakai," kata Arminsyah.

Perkara ini bermula saat PT Bumi Laksamana Jaya mengajukan permohonan penyertaan modal kepada Pemda Kab Bengkalis yang akan digunakan untuk pembangunan PLTU dan PLTG pada tahun 2011.

Kemudian, pada 20 Mei 2012, Pemda Bengkalis menerbitkan Perda tentang penyertaan Modal pemda Bengkalis kepada BUMD PT BIJ sebesar Rp 300 miliar.

Dalam proses penerbitan Perda itu, ditemukan fakta adanya pemberian uang kepada Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah total sebesar Rp 7 miliar.

Uang tersebut merupakan uang untuk meloloskan Rencana Perda menjadi Perda Penyertaan Modal.

Sumber uang untuk meloloskan Ranperda menjadi Perda tersebut berasal PT BIJ melalui Direktur Utama PT BIJ Yusrizal Andayani, kemudian diserahkan kepada anggota Komisaris PT BIJ Ribut Susanto. Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Jamal.

Atas kasus ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 265 miliar akibat tidak terlaksananya pembangunan PLTU dan PLTG.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Mengenang Angkatan '45: Sayidiman Suryohadiprojo...

Nasional
Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Mahfud MD Kenang Saat Belajar Kemiliteran dari Almarhum Sayidiman Suryohadiprodjo

Nasional
Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Gubernur Lemhanas: Gagasan dan Pemikiran Sayidiman Suryohadiprojo Patut Dicontoh

Nasional
UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

UPDATE 16 Januari: Tambah 370, Kasus Covid-19 di Depok Kini 21.453

Nasional
Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Selamat Jalan Pak Sayidiman...

Nasional
BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

BNPB: Jalur Darat dari Majene ke Mamuju Kembali Pulih

Nasional
BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

BNPB Salurkan Dana Siap Pakai Rp 3,5 Miliar untuk Banjir Kalsel

Nasional
Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo Meninggal Dunia

Nasional
Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Ketua IDI: Menkes Cepat soal Vaksinasi, tetapi Belum Maksimal Tekan Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

UPDATE Banjir Kalsel: 5 Orang Meninggal, 27.111 Rumah Terendam, 112.709 Warga Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Kasus Covid-19 Catat Rekor 4 Hari Beruntun, Pemerintah Dinilai Tak Antisipasi Prediksi

Nasional
Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Gempa Majene, BNPB: Sulawesi Barat Tanggap Darurat Bencana

Nasional
UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

UPDATE Gempa Majene-Mamuju: 46 Meninggal, 826 Luka-luka

Nasional
Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Ibu Negara Iriana Jarang Tampak Dampingi Jokowi, Ini Penjelasan Istana

Nasional
UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: 13.224 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X