Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Lompat dari Monas hingga Iris Telinga Dinilai Tak Baik untuk Anak-anak

Kompas.com - 15/04/2016, 10:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para elite diminta menjaga ucapannya ketika menyikapi pemilihan kepala daerah, khususnya di DKI Jakarta yang saat ini tengah ramai menjelang Pilkada 2017.

Komunikasi yang keras cenderung kasar serta sumpah yang negatif dinilai akan kontraproduktif dan kurang mendidik bagi anak-anak. 

"Ada 2 juta anak-anak Jakarta yang mendengar ucapan dan membaca perilaku elite yang berdampak langsung terhadap memori mereka," kata Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Masykurudin Hafidz, melalui keterangan tertulis, Jumat (15/4/2016).

Masykurudin mengatakan, meskipun warga Jakarta yang bisa memilih kepala daerah harus berumur minimal 17 tahun, ucapan dan tindakan para aktor politik dan tokoh masyarakat berpengaruh terhadap kehidupan sosial serta pendidikan.

Ia memberi contoh komunikasi yang keras dan meremehkan antarsesama, bersumpah dengan cara melukai anggota badan dan berjanji akan melakukan tindakan yang tidak masuk akal. 

Sikap politik tersebut dinilainya kurang mendidik, terutama bagi anak-anak yang pengetahuan politiknya terbatas.

Maykurudin menilai, praktik politik orang dewasa ditangkap hanya sebagian oleh anak-anak. (baca: Mereka yang Akan "Pertaruhkan Nyawa" karena Ahok)

Ketegasan terhadap penyampaian masalah tertentu dengan nada yang tinggi, ditangkap oleh anak-anak bahwa yang bersangkutan sedang marah-marah.

"Janji akan melukai anggota badan atau melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dipahami oleh anak-anak bahwa kekerasan fisik itu diperbolehkan," imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, kebenaran yang ingin ditunjukkan tetap harus disampaikan dengan cara yang santun. Kesantunan tersebut juga harus dilakukan dengan cara yang jujur dan tidak pura-pura.

"Dengan cara yang santun dan tanpa sumpah yang dapat melukai kesatuan tubuh kita bersama," kata Masykurudin.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung sebelumnya berjanji akan memotong telinganya jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berani menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pengadilan terkait hasil audit pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

Sebab, Ahok sebelumnya menyebut BPK menutupi kebenaran dan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras ngaco. (baca: Lulung: Kalau Ahok Gugat BPK ke Pengadilan, Gue Potong Kuping Gue!)

"Kalau dia berani (gugat BPK ke pengadilan), bilang Ahok, gue potong kuping gue. Haji Lulung minta dipotong (kupingnya). Kalau dia berani nih ke pengadilan tuntut BPK, potong kuping gue," kata Lulung sambil menarik-narik telinganya di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (14/4/2016).

Ahok malah menantang balik Lulung. (baca: Ahok: Tanya Lulung, Iris Kupingnya Sampai Putus atau Cuma Luka Dikit?)

Ia mempertanyakan janji iris kuping yang dikatakan Lulung, apakah iris secara keseluruhan apa hanya melukainya sedikit.

"Tanya dulu yang jelas ke dia, iris kupingnya sampai di mana? Sampai putus atau cuma luka dikit," kata Ahok

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman bahkan berjanji bakal terjun dari Monumen Nasional (Monas) jika relawan 'Teman Ahok' mampu mengumpulkan data KTP hingga 1 juta formulir untuk bisa memajukan Ahok melalui jalur independen pada Pilgub 2017.

(baca: Habiburokhman Kesal Ditanya soal Janji Terjun dari Monas)

"Saya berani terjun bebas dari Puncak Monas kalau KTP dukung Ahok beneran cukup untuk nyalon. #KTPdukungAhokcumaomdo???" tulis Habiburokhman dalam akun Twitternya, @habiburokhman.

Kompas TV Lulung: Gua Yakin, Ahok Takut ke Pengadilan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Pengacara Keluarga Sebut Ada Sejumlah Kejanggalan Penanganan Kasus Afif Maulana

Nasional
Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Karyawan Asal Kalimantan Barat Gugat UU Pilkada ke MK, Akui Mau Maju Jadi Calon Wakil Gubernur

Nasional
PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

PKB Condong Dukung Bobby Ketimbang Edy Rahmayadi di Pilkada Sumut

Nasional
Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Rekaman CCTV di Polsek Tempat Afif Dianiaya Sudah Hilang, Anggota DPR: Siber Mabes Polri Bisa Lakukan Upaya

Nasional
PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

PKB Klaim Sandiaga Bersedia Jajaki Pilkada Jabar 2024

Nasional
Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Cara Pemadanan NIK menjadi NPWP

Nasional
LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

LBH Padang Sebut Pernyataan Polisi Berubah-ubah soal Kasus Afif Maulana

Nasional
DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

DPR Desak Polri Ungkap Kebenaran Terkait Kasus Meninggalnya Afif Maulana

Nasional
PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

PKB Beri Dukungan ke Sejumlah Bakal Calon Kepala Daerah, Ada Petahana Jambi Al Haris dan Abdullah Sani

Nasional
PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

PKB Lirik Sandiaga Uno untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Nasional
Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Stranas PK Ungkap Kacaunya Pelabuhan Sebelum Dibenahi: Kapal Parkir Seminggu dan Rawan Korupsi

Nasional
Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Nasional
Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Demokrat-Perindo Jajaki Koalisi untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com