Kompas.com - 08/03/2016, 12:49 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani mengatakan, dirinya pernah mengkritisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tetap ingin aturan penyadapan ada dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Namun di sisi lain, mereka menolak hal yang sama diterapkan dalam draf revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

"Begitu di RUU AntiTeroris mereka mau (penyadapan) tetap maunya izin pengadilan, tapi begitu (RUU) KPK enggak mau. Enggak bisa juga Undang-Undang seperti itu," tutur Arsul di sela acara diskusi di Jakarta, Selasa (8/3/2016).

Ia berpendapat, dalam jangka panjang penyadapan harus diatur dalam Undang-Undang khusus yang dibuat terpisah, sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi.

Namun, selama UU terkait penyadapan tersebut belum ada, aturan mengenai penyadapan, menurut dia, masih bisa dimasukkan ke dalam RUU Anti-Terorisme.

"Nanti harus dibentuk UU sendiri tentang penyadapan yang berlaku untuk semuanya. Polri, KPK, BIN, Kejaksaan," kata Arsul.

Adapun berdasarkan usulan pemerintah, disebutkan bahwa dalam hal penyadapan, izin yang dikeluarkan diusulkan cukup berasal dari hakim pengadilan. Saat ini, yang berlaku, yaitu izin penyadapan dari ketua pengadilan negeri.

Sedangkan dalam revisi UU KPK, penolakan digulirkan banyak pihak terhadap wacana izin penyadapan yang harus melalui pengadilan atau dewan pengawas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

Nasional
Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Nasional
Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Nasional
Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis 'Narasi' Adalah Ancaman Demokrasi

Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis "Narasi" Adalah Ancaman Demokrasi

Nasional
Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Nasional
Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong Sejak 2019 hingga 2022

Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong Sejak 2019 hingga 2022

Nasional
Pengacara: KPK Bilang, Lukas Bisa Berobat ke Singapura asal Dapat Rekomendasi Dokter KPK

Pengacara: KPK Bilang, Lukas Bisa Berobat ke Singapura asal Dapat Rekomendasi Dokter KPK

Nasional
KPK Beri Kesempatan Kedua untuk Lukas, Berharap Ia Kooperatif Penuhi Pemeriksaan

KPK Beri Kesempatan Kedua untuk Lukas, Berharap Ia Kooperatif Penuhi Pemeriksaan

Nasional
Heran Indonesia Masih Impor Aspal, Jokowi: Ini Apa-apaan

Heran Indonesia Masih Impor Aspal, Jokowi: Ini Apa-apaan

Nasional
Demokrat Siapkan Bantuan Hukum untuk Lukas Enembe

Demokrat Siapkan Bantuan Hukum untuk Lukas Enembe

Nasional
Lukas Enembe Bertelepon dengan Dirdik KPK, Negosiasi Soal Pemeriksaan

Lukas Enembe Bertelepon dengan Dirdik KPK, Negosiasi Soal Pemeriksaan

Nasional
Pengacara Ungkap Tujuan Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe

Pengacara Ungkap Tujuan Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe

Nasional
Moeldoko: Soal Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Bukan Politik

Moeldoko: Soal Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Agung: Kasus Ferdy Sambo Tak Terlalu Rumit, Pelakunya yang Luar Biasa

Jaksa Agung: Kasus Ferdy Sambo Tak Terlalu Rumit, Pelakunya yang Luar Biasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.