PDI-P Anggap Kabinet Gaduh karena Jokowi Terlalu Dengarkan Opini Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan tidak terlalu heran dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terus gaduh di publik dalam menanggapi berbagai isu strategis.

Terakhir, kegaduhan terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

Hendrawan menilai, kegaduhan terus terjadi karena Presiden Joko Widodo terlalu menyerahkan solusi dari perbedaan pandangan kepada publik.

(Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

"Ini yang repot. Repot kalau Presiden terus-menerus menyerahkan manajerial pemerintahan pada opini publik. Berbahaya ini," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (1/3/2016) malam.

Hendrawan mencontohkan, perbedaan pandangan tengah terjadi atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca: Fadli Zon: Masa Harus Diajari Cara Mengendalikan Menteri Jokowi yang Berkelahi?)

Menurut dia, Jokowi terlalu mendengarkan opini publik yang menentang revisi itu sehingga akhirnya pembahasan RUU KPK ditunda.

"Revisi tidak, revisi tidak, akhirnya opini publik. Bukan DPR, DPD, MPR, atau MK yang diminta pandangan, melainkan opini publik," kata Wakil Ketua Fraksi PDI-P ini.

Hendrawan mengatakan, karena sikap Jokowi yang terlalu mendengarkan opini publik tersebut, para menteri akhirnya berlomba-lomba untuk mendapat dukungan publik melalui opini yang dikembangkan di media massa.

Hendrawan melihat, pertentangan yang terakhir terjadi antara Sudirman dan Rizal dikembangkan oleh staf ahli hingga humas tiap-tiap kementerian.

(Baca: Merasa Dihambat oleh Kolega di Pemerintahan, Sudirman Said Sebut Lebih Enak Lawan Mafia)

"Jangan sampai muncul fenomena baru yang disebut tirani opini," ucap Hendrawan.

Hendrawan meminta Jokowi secara tegas menyelesaikan masalah ini dengan memanggil kedua menteri yang berbeda pandangan.

Perbedaan pendapat pembangunan Blok Masela di darat atau di laut, kata dia, harus diselesaikan melalui rapat kabinet tertutup.

Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan. (Baca: Soal Kegaduhan di Internal Kabinet, Jokowi Diminta Belajar dari SBY)

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.