Konflik Internal sebagai Ujian Soliditas Golkar

Oleh: Sultani

Semenjak menjadi partai politik, dinamika di tubuh Golkar bergerak sangat cepat. Akibatnya, partai ini kerap terbawa ke dalam pusaran konflik internal.

Konflik yang dilatari oleh ambisi sejumlah pengurus untuk memegang tampuk pimpinan partai membuat soliditas Golkar kerap terpecah. Kini, dualisme kepemimpinan telah berjalan setahun lebih dan kian meruncing.

Kegagalan Golkar meraih kemenangan pada Pemilu 2014 sebetulnya sudah menggugurkan kewajiban partai untuk mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon tunggal, seperti yang diputuskan oleh kongres tahun 2011.

Pemberian mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) dalam Rapimnas VI Partai Golkar di Jakarta juga kemudian menjadi pangkal masalah.

Mandat itu menetapkan ARB sebagai calon presiden atau calon wakil presiden Partai Golkar dan memberikan wewenang penuh kepada ARB untuk menjalin komunikasi dan koalisi dengan partai politik mana pun.

Sejumlah elite Golkar yang berseberangan beranggapan bahwa mandat penuh hanya diberikan dalam konteks ARB sebagai capres atau cawapres, bukan untuk mengusung pasangan dari partai politik lain.

Sejumlah kader yang merasa tipisnya peluang Golkar untuk mengajukan calon yang kuat kemudian lebih mengarahkan dukungannya ke figur kandidat lain, yaitu Joko Widodo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Hasil survei sejumlah lembaga menjelang pencalonan memang menunjukkan peluang sangat tipis bagi ARB, sebaliknya peluang terbesar ada pada Jokowi.

Terlebih, Jokowi telah menggandeng mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Dengan demikian, dukungan terhadap tokoh ini dianggap wajar dilakukan.

Konflik di kalangan elite partai Golkar semakin runcing ketika tiga kader Golkar yang secara terang-terangan tidak mau patuh kepada keputusan pimpinan Golkar untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dipecat.

Tiga kader yang terlihat lebih mendukung pasangan Jokowi-JK, yakni Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, dan Poempida Hidayatulloh, dipecat pada Juni 2014.

Partai Golkar juga menonaktifkan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, yang juga Gubernur Sulawesi Barat.

Perseteruan terus berlanjut meski pemilu yang memenangkan pasangan Jokowi-JK telah usai. Persoalan bergeser pada pergantian kepemimpinan puncak partai Golkar.

Penyelenggaraan dua musyawarah nasional yang berbeda adalah puncak dari perebutan kekuasaan yang terjadi kemudian.