5 Kontroversi Penunjukan Pejabat oleh Jokowi Sepanjang 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak resmi menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, masyarakat Indonesia berharap Joko Widodo menjalankan amanah dengan baik.

Jokowi pun diminta tidak menjalankan politik "bagi-bagi kursi" atau memberi jabatan kepada orang-orang dekat.

Namun, ada sejumlah penunjukan pejabat oleh Jokowi yang dianggap kontroversi.

Selain karena memberi posisi kepada orang dekat, kontroversi juga muncul atas komposisi unik hasil pilihan Jokowi. Berikut daftar kontoversi pejabat pilihan Jokowi:

KOMPAS.com/ RAHMAN PATTY Ketua Relawan Kawan Jokowi, Diaz Hendropriyono di Gedung Sport Hall Karang Panjang Ambon, Jumat (27/6/2014).

Awal tahun 2015, Jokowi membuat kejutan dengan menunjuk Diaz Hendropriyono sebagai komisaris PT Telkomsel.

Putra mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono itu juga dikenal sebagai salah satu tokoh tim sukses yang menggerakkan relawan Jokowi selama Pilpres 2014.

(Baca: Hendropriyono Mengaku Tak Ikut Campur Penunjukan Anaknya sebagai Komisaris Telkomsel)

Nuansa penunjukan timses menjadi komisaris BUMN berlanjut saat Jokowi menunjuk menunjuk nama lain. Di antaranya adalah Iman Sugema sebagai komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Hilmar Farid sebagai komisaris PT Krakatau Steel.

Nama lain yang ditunjuk Jokowi sebagai komisaris BUMN juga menuai kontroversi, karena dianggap "orang partai". Sejumlah nama itu di antaranya adalah kader PDI-P Roy Maningkas sebagai komisaris PT Krakatau Steel, kader Partai Nasdem Jeffery Wurangian sebagai komisaris BRI, dan kader PDI-P Patanahari Siahaan sebagai Komisaris Independen BNI.

Penunjukan Refly Harus sebagai komisaris PT Jasa Marga Tbk juga dipermasalahkan publik. Meski tidak secara resmi tercatat sebagai timses, Refly merupakan staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, yang merupakan orang dekat Jokowi.

(Daftar di tautan ini: 16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN)

Namun, penunjukan itu dianggap Istana Kepresidenan sesuai dengan proses dan mekanisme, juga menyesuaikan kebutuhan BUMN terkait. (Baca: Timses Dapat Posisi di BUMN, Apa Kata Jokowi?)

Indra Akuntono/KOMPAS.com Sepuluh Duta Besar Indonesia yang dilantik Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12/2015).

2. Kontroversi Dubes Pilihan Jokowi

Tahun ini, Presiden Jokowi menunjuk 33 nama calon duta besar untuk mengikuti uji kelayakan di DPR. Kritik muncul terhadap sejumlah nama pilihan Jokowi, yang dianggap tidak layak untuk menjadi 'wajah diplomasi Indonesia' di luar negeri.

Apalagi, ada sejumlah nama yang dianggap tidak memiliki kemampuan mumpuni sebagai diplomat, melainkan dipilih karena kedekatan atau unsur "bagi-bagi jabatan" untuk kader partai.

Nama yang dipersoalkan itu antara lain politisi PDI-P Helmy Fauzi yang ditunjuk jadi Dubes Republik Arab Mesir, politisi PDI-P Alexander Litaay sebagai Dubes untuk Republik Kroasia.

Nama lain, pelukis Sri Astari Rasjid sebagai Dubes untuk Republik Bulgaria, dan Rizal Sukma sebagai Dubes untuk Kerajaan Inggris, Republik Irlandia, dan International Maritime Organization.

(Baca: Ini 33 Calon Dubes Usulan Jokowi)

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengaku khawatir penunjukan nama itu akan mengganggu jalur karier pejabat di internal Kementerian Luar Negeri.

(Baca: Calon Dubes Pilihan Jokowi Dikhawatirkan Ganggu Diplomat Karir Kemenlu)

SETKAB Dari kiri ke kanan: Thomas Lembong (Menteri Perdagangan), Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Polhukam), Darmin Nasution (Menko Perekonomian), Rizal Ramli (Menko Kemaritiman), Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), dan Sofyan Djalil (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas).

3. Kejutan "Reshuffle"

Belum setahun Jokowi memimpin Kabinet Kerja, perombakan kabinet sudah dilakukan pada Agustus 2015. Kejutan terbesar muncul saat Jokowi mengganti tiga dari empat menteri koordinator.

Tedjo Edhy Purdijatno dicopot dari Menko Polhukam dan diganti Luhut Binsar Pandjaitan. Menko Perekonomian yang sebelumnya dijabat Sofyan Djalil diganti dengan Darmin Nasution. Adapun Rizal Ramli menggantikan Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman.

(Baca: Presiden Copot Tiga Menko, Kalla Berharap Koordinasi Bisa Lebih Baik)

Hanya Puan Maharani yang tidak disentuh dan tetap menjabat sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. PDI-P menilai prestasi Puan jadi alasan dia tidak digeser sebagai menko.

(Baca: Menurut Yasonna, Puan Tak Di-"reshuffle" karena Berprestasi)

Kejutan besar lain adalah munculnya nama Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel. Jokowi mengaku memilih Tom karena pemahaman terhadap mekanisme yang terjadi di pasar.

(Baca: Jokowi Ungkap Alasan Pilih Tom Lembong Jadi Mendag)

Reshuffle juga menghadirkan politisi senior PDI-P Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.

Selain itu, Sofyan Djalil bergeser dari Menko Perekonomian menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.

KOMPAS.com/Sabrina Asril Sembilan orang perempuan pilihan ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka berpose seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (25/5/2015).

Presiden Jokowi membuat kebijakan yang dianggap bersejarah saat menunjuk sembilan perempuan sebagai Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kebijakan ini dianggap unik, apalagi dibuat di tengah isu pelemahan KPK dan konflik KPK vs Polri, yang dikenal dengan sebutan "Cicak vs Buaya Jilid II".

Perempuan-perempuan yang ditunjuk Jokowi pun bukan orang sembarangan, melainkan nama yang mumpuni di berbagai bidang. Ekonom Destry Damayanti ditunjuk sebagai ketua. Dosen Hukum Tata Negara UGM Eny Nurbaningsih ditunjuk sebagai wakil ketua.

Tokoh lain yang menjadi anggota, di antaranya adalah ahli hukum UI Harkristuti Harkrisnowo, ahli tata kelola pemerintahan Natalia Subagyo, Dosen FHUI Yenti Garnasih, dan petinggi IBM Indonesia Betti Alisjahbana.

(Baca profil 9 anggota Pansel KPK di tautan ini: Ini Profil Sembilan "Srikandi" Pansel KPK)

Namun, kinerja Pansel KPK ini tetap menuai kritik dari Komisi III. Mekanisme pemilihan calon dalam empat kriteria--yaitu pencegahan; penindakan; manajeman dan supervisi; serta koordinasi dan monitoring--dianggap aneh, karena pimpinan KPK harus menguasai keseluruhan.

(Baca: Rapat dengan Komisi III, Pansel KPK Dicecar soal Mekanisme Seleksi)

Dokumen yang diserahkan Pansel KPK sebelum fit and proper test di Komisi III juga dianggap jauh dari standar umum. Karena itu, anggota Komisi III Masinton Pasaribu menilai kinerja Sembilan Srikandi itu "seperti kegiatan ibu-ibu arisan".

(Baca: Masinton Nilai Kerja Pansel KPK seperti Ibu-ibu Arisan)

KOMPAS.com/Sabrina Asril Wakapolri Komjen Budi Gunawan

5. Kegaduhan soal Budi Gunawan

Penunjukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan kebijakan kontroversial Jokowi yang tidak hanya menimbulkan kegaduhan, tapi juga polemik berkepanjangan sejak Januari 2015.

Kontroversi berawal saat Jokowi mengajukan nama Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman.

Padahal, KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan gratifikasi dan korupsi.

DPR yang menerima pengajuan itu kemudian segera menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Namun, persetujuan DPR tidak otomatis menjadikan Budi Gunawan sebagai Kapolri karena banyaknya penolakan dari masyarakat. Atas alasan itulah Jokowi kemudian menunjuk Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

(Baca kumpulan beritanya dalam topik ini: Budi Gunawan Dipersoalkan)

Polemik tidak berhenti hingga di situ. Kasus ini pun berlanjut di ranah hukum, bermula dari sidang praperadilan yang diajukan Budi Gunawan, yang menjadi kontroversi baru.

Hakim Sarpin Rizaldi lalu memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah.

Alasannya, Budi dianggap bukan penegak hukum atau penyelenggara negara saat kasus itu terjadi. Kasus itu juga dianggap tidak meresahkan masyarakat.

(Baca: Hakim: Penetapan Tersangka Budi Gunawan oleh KPK Tidak Sah)

Selain itu, kegaduhan pun muncul dengan banyaknya dugaan kasus kriminalisasi yang dilakukan terhadap pimpinan dan penyidik KPK. Sejumlah pimpinan KPK terjerat kasus hukum di Bareskrim Polri.

Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahkan ditetapkan sebagai tersangka. Samad terjerat kasus pemalsuan dokumen, sedangkan BW dikenai tuduhan keterangan palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

(Baca kumpulan beritanya di tautan ini: Abraham Samad tersangka dan Bambang Widjojanto Jadi Tersangka)