Timses Dapat Posisi di BUMN, Apa Kata Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah relawan dan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla pada saat pemilihan presiden lalu kini satu per satu mendapatkan posisi dalam badan usaha milik negara (BUMN). Dugaan berbagi jatah untuk para pendukung pun kembali mengemuka.

Bagaimana sikap Presiden Jokowi soal penunjukan mantan tim suksesnya menjadi bos BUMN itu?

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Joko Widodo hanya meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memilih direksi dan komisaris perusahaan pelat merah sesuai dengan proses ujian kemampuan (assessment) yang ada.

"Arahan Presiden itu disesuaikan dengan kebutuhan dari BUMN, dan dari potensi yang ada memang harus ada assessment, yang berlaku untuk semua kandidat yang ingin didudukkan di posisi itu," kata Andi di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2015).

Dia menjelaskan, penunjukan direksi dan komisaris utama BUMN biasanya diserahkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS) tiap-tiap BUMN yang pengarahnya adalah Kementerian BUMN. Khusus untuk BUMN strategis yang menyangkut ketahanan nasional dan kedaulatan pangan, sebut Andi, barulah penunjukkannya dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Presiden hanya berkeinginan bahwa yang duduk di posisi itu betul-betul kompeten," kata dia.

Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk menunjuk Refly Harun sebagai Komisaris Utama, menggantikan Agoes Widjanarko yang pensiun dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Keputusan tersebut didapat dari RUPS tahunan pada Rabu (18/3/2015). Refly merupakan staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, orang dekat Jokowi.

Jasa Marga juga menunjuk tiga nama baru untuk menjadi komisaris perusahaan, yaitu Sigit Widyawan, Taufik Widjojono, dan Hambra. Sementara itu, komisaris yang masih bertahan adalah Akhmad Syakhroza dan Boediarso Teguh Widodo.