16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN

Kompas.com - 12/04/2015, 11:41 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lima bulan sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan. Selama roda pemerintahan ini berjalan, kontroversi pun menyeruak seputar penunjukan komisaris badan usaha milik negara (BUMN).

Pengamat BUMN, Said Didu, mempertanyakan pola rekrutmen yang dilakukan dalam seleksi komisaris BUMN saat ini. Pasalnya, komisaris yang ditunjuk kebanyakan mulai dari terafiliasi dengan partai pendukung hingga memiliki hubungan dengan lingkar Istana.

"Saya tidak tahu bagaimana kapasitas yang lain, tetapi sebagai contoh, Sukardi Rinakit menolak jabatan Komisaris BTN karena merasa tidak punya kemampuan di bidang perbankan. Selama ini, dia dikenal sebagai pengamat politik. Artinya kan bagaimana memilih orang-orang itu," ujar Said saat berbincang dengan Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN itu mengungkapkan, penunjukan orang-orang dekat lingkar kekuasaan menjadi komisaris bukanlah sesuatu yang baik bagi pasar. Hal ini menimbulkan kesan ada jalur khusus yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu di luar jalur profesional.

"Ketidakwajaran ini bisa berdampak merugikan BUMN yang seharusnya menerapkan prinsip profesional dan good corporate. Tentu ini akan berakibat pada penilaian pasar," imbuh dia.

Bahayanya lagi, sebut Said, apabila orang yang ditunjuk sebagai komisaris ternyata tak memiliki kemampuan di bidang BUMN yang diawasinya. Sebagai komisaris, ujar Said, seseorang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis untuk mengembangkan BUMN.

"Pengalaman saya, komisaris yang tidak punya kompetensi, bahayanya, apabila masuk, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Dia jadi komisaris, diam menikmati gaji, tetapi tidak melakukan apa-apa, lalu ikut cawe-cawe dalam pengambilan keputusan direksi sebagai intervensi, dan memberikan usulan yang aneh karena dia tidak paham apa-apa," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Semenjak Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya sudah ada 16 orang yang menjadi komisaris perusahaan pelat merah. Mereka yang ditunjuk ini terafiliasi dengan partai pendukung ataupun kelompok relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya:

1. Imam Sugema
Imam menjadi Komisaris Utama Perusahaan Gas Negara (PGN). Dia merupakan ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi salah satu tim ekonomi Jokowi-JK dalam penyusunan visi dan misi ekonomi pemerintahan saat ini. Imam meraih gelar doktor bidang ekonomi di Australia National University pada tahun 2000. Setelah itu, dia aktif menjadi peneliti di kampus yang sama sekaligus menjadi pengajar di IPB. Imam sempat pula menjadi penasihat teknis menteri perdagangan, staf ahli Badan Pemeriksa Keuangan, dan menjadi ekonom senior di United Nations Development Programme (UNDP). Imam juga aktif di Megawati Institute sebagai peneliti.

2. Paiman Rahardjo
Paiman mendapat posisi sebagai Komisaris PGN. Sebelum mendapat posisi itu, Paiman merupakan Sekretaris Jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat pada Pemilu Presiden 2014.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.