16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN

Kompas.com - 12/04/2015, 11:41 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lima bulan sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan. Selama roda pemerintahan ini berjalan, kontroversi pun menyeruak seputar penunjukan komisaris badan usaha milik negara (BUMN).

Pengamat BUMN, Said Didu, mempertanyakan pola rekrutmen yang dilakukan dalam seleksi komisaris BUMN saat ini. Pasalnya, komisaris yang ditunjuk kebanyakan mulai dari terafiliasi dengan partai pendukung hingga memiliki hubungan dengan lingkar Istana.

"Saya tidak tahu bagaimana kapasitas yang lain, tetapi sebagai contoh, Sukardi Rinakit menolak jabatan Komisaris BTN karena merasa tidak punya kemampuan di bidang perbankan. Selama ini, dia dikenal sebagai pengamat politik. Artinya kan bagaimana memilih orang-orang itu," ujar Said saat berbincang dengan Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN itu mengungkapkan, penunjukan orang-orang dekat lingkar kekuasaan menjadi komisaris bukanlah sesuatu yang baik bagi pasar. Hal ini menimbulkan kesan ada jalur khusus yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu di luar jalur profesional.

"Ketidakwajaran ini bisa berdampak merugikan BUMN yang seharusnya menerapkan prinsip profesional dan good corporate. Tentu ini akan berakibat pada penilaian pasar," imbuh dia.

Bahayanya lagi, sebut Said, apabila orang yang ditunjuk sebagai komisaris ternyata tak memiliki kemampuan di bidang BUMN yang diawasinya. Sebagai komisaris, ujar Said, seseorang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis untuk mengembangkan BUMN.

"Pengalaman saya, komisaris yang tidak punya kompetensi, bahayanya, apabila masuk, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Dia jadi komisaris, diam menikmati gaji, tetapi tidak melakukan apa-apa, lalu ikut cawe-cawe dalam pengambilan keputusan direksi sebagai intervensi, dan memberikan usulan yang aneh karena dia tidak paham apa-apa," ujar dia.

Semenjak Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya sudah ada 16 orang yang menjadi komisaris perusahaan pelat merah. Mereka yang ditunjuk ini terafiliasi dengan partai pendukung ataupun kelompok relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya:

1. Imam Sugema
Imam menjadi Komisaris Utama Perusahaan Gas Negara (PGN). Dia merupakan ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi salah satu tim ekonomi Jokowi-JK dalam penyusunan visi dan misi ekonomi pemerintahan saat ini. Imam meraih gelar doktor bidang ekonomi di Australia National University pada tahun 2000. Setelah itu, dia aktif menjadi peneliti di kampus yang sama sekaligus menjadi pengajar di IPB. Imam sempat pula menjadi penasihat teknis menteri perdagangan, staf ahli Badan Pemeriksa Keuangan, dan menjadi ekonom senior di United Nations Development Programme (UNDP). Imam juga aktif di Megawati Institute sebagai peneliti.

2. Paiman Rahardjo
Paiman mendapat posisi sebagai Komisaris PGN. Sebelum mendapat posisi itu, Paiman merupakan Sekretaris Jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat pada Pemilu Presiden 2014.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X